Seruan Pagaras Kepada Pemerintah dan Kelompok Separatis Untuk

Pegunungan Bintang, 02 Mei 2024

Papua, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman budaya, kembali menjadi sorotan media karena eskalasi kekerasan yang mengancam perdamaian di wilayah tersebut. Serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap aparat keamanan menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Selain itu, masyarakat sipil juga menjadi sasaran intimidasi dan aksi teror kelompok pengacau keamanan dimaksud.

OPM melancarkan tiga serangan di tanah Papua dalam kurun waktu dua pekan terakhir. Deretan serangan itu menewaskan seorang bocah, kepala kampung, dan Komandan Koramil (Danramil) 1703-04/Aradide Letda Infanteri Oktavianus Sogorlay. OPM awalnya menembaki pos Satgas Operasi Damai Cartenz dan Pos Bank Papua Daerah (BPD) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah pada Senin, 08/04/2024, sekitar pukul 10.00 WIT. Serangan itu menewaskan bocah bernama Nando Duwitau (12). Setelah menyerang Pos Satgas Operasi Damai Cartenz, KKB kemudian menembaki pos Bank Papua Daerah (BPD). Aksi teror tersebut juga disebut sebagai upaya KKB untuk membebaskan Bui Wenda.

Serangan anggota OPM juga terjadi di Kampung Modusit, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Senin, 08/04/2024, sekitar pukul 21.05 WIT. Dalam aksinya itu, OPM membunuh Kepala Kampung Modusit Timo Kasipmabin (45). Berselang tiga hari, OPM menembak mati Danramil 1703-04/Aradide Letda Oktavianus di daerah Pasir Putih, Distrik Aradide, Kabupaten Paniai pada Kamis, 11/04/2024. Awalnya, Letda Oktavianus keluar dari Makoramil 1703-4/Aradide pada Rabu, 10/04/2024 sore. OPM menembak Letda Oktavianus saat mengendarai sepeda motornya.

Dampak konflik dan kekerasan terhadap masyarakat sipil yang dilancarkan OPM juga sangat merugikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Mereka rentan mengalami trauma, pelanggaran hak-hak fundamental, dan kesulitan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Situasi ini menuntut respons yang cepat dan tegas dari pemerintah untuk menjaga keamanan dan perlindungan terhadap seluruh warga Papua. Semua pihak harus bekerja sama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut demi kesejahteraan bersama.

Seruan Pagaras Kepada Pemerintah dan OPM
Di tengah eskalasi kekerasan yang terjadi di Papua, Pagaras melihat perlunya upaya perdamaian dan penyelesaian konflik yang semakin mendesak. Pagaras mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, otoritas lokal, dan masyarakat sipil dalam melakukan dialog dan mencari solusi inklusif untuk menyelesaikan sengketa yang ada.

Namun demikian, Pagaras menekankan bahwa pendekatan yang mengedepankan dialog dan rekonsiliasi perlu ditingkatkan untuk mengatasi ketegangan yang terjadi. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah konkret dan progresif untuk mengatasi eskalasi kekerasan serta melindungi hak asasi manusia seluruh warga Papua.

Pagaras yakin bahwa dengan adanya upaya konkret seperti pengembangan infrastruktur yang memadai, program pelatihan kerja, dan pemberian kesempatan usaha kepada masyarakat lokal, Papua dapat menjadi daerah yang sejahtera dan damai bagi seluruh penduduknya. Selain itu, penting juga untuk memberikan ruang kepada upaya konkrit dalam memperbaiki kondisi sosial-ekonomi di Papua, termasuk akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Keberagaman budaya dan identitas Papua juga harus diakui dan dihormati. Pagaras mendukung pengembangan program pendidikan dan promosi budaya Papua untuk memperkuat identitas lokal dan mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat Papua.

Peran aktif masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah dalam membangun perdamaian dan mendorong pembangunan inklusif di Papua sangat penting. Partisipasi berbagai kelompok masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan adalah kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan perdamaian dan kesejahteraan di Papua.

Dukungan dan peran dari masyarakat internasional juga diperlukan dalam upaya perdamaian dan pembangunan di Papua. Komunitas internasional dapat memberikan bantuan teknis, sumber daya, dan advokasi untuk mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Papua sendiri, tanpa campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia.

Shalom, Tuhan Jaga

Herdy Ezra Wayoi
Ketua LSM PAGARAS
Papua Garis Keras

Download the Press Release Here

English Version

Pagaras Call for Fence-Sitters to Work With Government and Separatists
To Create a Safe, Peaceful Papua
Pegunungan BintangMay 02, 2024

Papua, as one of the provinces in Indonesia rich in natural resources and cultural diversity, has once again come under the spotlight of the media due to escalating violence threatening peace in the region. Armed criminal groups (KKB) or the Free Papua Movement (OPM) attacks on security forces have caused prolonged tension in the area. Civilian populations have also been targeted with intimidation and acts of terror by these disruptive security groups.

OPM has launched three attacks in Papua within the past two weeks, resulting in the deaths of a child, a village head, and the Commander of the Military District (Danramil) 1703-04/Aradide, Lieutenant Infantry Oktavianus Sogorlay. Initially targeting the Peace Operation Task Force Cartenz and the Bank Papua Regional Branch (BPD) in Intan Jaya Regency, Central Papua on Monday, 08/04/2024, around 10:00 WIT, the attack claimed the life of a 12-year-old boy named Nando Duwitau. Following the assault on the Peace Operation Task Force Cartenz, the KKB then fired upon the Bank Papua Regional Branch (BPD) post. This act of terror was also described as an attempt by the KKB to free Bui Wenda.

Further attacks by OPM members occurred in Modusit Village, Serambakon District, Pegunungan Bintang Regency on Monday, 08/04/2024, around 21:05 WIT. During this incident, OPM killed the Village Head of Modusit, Timo Kasipmabin (45). Three days later, OPM fatally shot Lieutenant Oktavianus in Pasir Putih area, Aradide District, Paniai Regency on Thursday, 11/04/2024. Lieutenant Oktavianus was ambushed by OPM while riding his motorcycle after leaving the Makoramil 1703-4/Aradide on Wednesday, 10/04/2024 evening.

The impact of conflict and violence on civilian populations carried out by OPM is greatly detrimental, especially to women and children. They are vulnerable to experiencing trauma, violations of fundamental rights, and difficulties in accessing healthcare and education services.

Pagaras Calls for Government and Separatist
In the midst of this escalation of violence, it is imperative that efforts towards peace and conflict resolution in Papua are intensified. Dialogue and inclusive solutions must be sought by the Indonesian Government, together with local authorities and civil society, to address underlying disputes. However, it is crucial to emphasise that an approach prioritising dialogue and reconciliation needs to be intensified and will be key to resolving existing tensions.

Pagaras urges the Indonesian Government to take concrete and progressive steps to address the escalation of violence and protect the human rights of all Papua residents. It is believed that through these actions, Papua can become a prosperous and peaceful region for all its inhabitants. Pagaras hopes that the Indonesian Government can accelerate the development of adequate infrastructure, job training programs, and business opportunities for local communities. These approaches can serve as initial steps in enhancing welfare and reducing tensions in Papua.

Apart from the aforementioned concrete efforts, Pagaras also calls on separatist groups to allow concrete efforts to improve socio-economic conditions in Papua, including not obstructing access to education and healthcare services for the population. Equally important is the recognition and respect for the cultural diversity and identity of Papua. The rich and unique cultural heritage of the Papuan people must be honoured and preserved. Developing education programs and promoting Papuan culture can help strengthen local identity and strengthen the bond between the government and the people of Papua.

Furthermore, the active role of civil society and non-governmental organisations in building peace and promoting inclusive development in Papua must not be overlooked. Active participation from various community groups in the development process and decision-making can be key to achieving peace and prosperity goals in Papua.

In facing these challenges, support and involvement from the international community are crucial. The international community needs to pay attention to and support peace and development efforts in Papua, without interfering in Indonesia’s domestic affairs, but by providing technical assistance

Shalom, Godbless!

Herdy Ezra Wayoi
Head of PAGARAS NGO
Papuan Hardline