Mengapresiasi Komitmen Pemerintah Dalam Mengawal RIPPP dan RAPPP di Tanah Papua

Wamena, 07 Juni 2024
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua pada 3-7 Juni 2024 untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Kunjungan ini merupakan yang keenam kalinya selama Kyai Ma’ruf Amin menjabat sebagai Wapres, dan menjadi momen penting untuk melengkapi sisa provinsi di wilayah Papua yang belum sempat dikunjungi pada kunjungan sebelumnya.

Dalam upaya untuk terus mendorong percepatan pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan bahwa RIPPP dan RAPPP dapat berdampak positif bagi Orang Asli Papua (OAP). Komitmen pemerintah dalam hal ini sangat diapresiasi oleh Pagaras, yang melihat adanya berbagai regulasi terkait program percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP) merupakan langkah konkret dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. BP3OKP, yang dibentuk melalui Perpres Nomor 121 Tahun 2022 oleh Presiden Joko Widodo, memiliki tugas penting dalam sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Badan ini dipimpin oleh Wakil Presiden dan anggotanya terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua. Penting untuk dicatat bahwa anggota Badan Pengarah Papua yang berasal dari perwakilan setiap provinsi di Papua haruslah Orang Asli Papua (OAP), bukan pejabat pemerintahan atau anggota lembaga legislatif.

Dengan adanya langkah-langkah konkret seperti ini, diharapkan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat dapat terus dipercepat dan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Pagaras mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperhatikan dan memastikan kesejahteraan Orang Asli Papua melalui implementasi RIPPP dan RAPPP. Seluruh langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memajukan Papua menuju masa depan yang lebih baik.

Mendorong Isu Strategis Pembangunan Tanah Papua
Pagaras melihat langkah-langkah strategis pemerintah dalam menyerap isu-isu penting dari enam provinsi di Papua guna mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Enam provinsi tersebut terdiri dari Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya, yang memiliki 42 kabupaten di dalamnya.

Menurut informasi yang diterima Pagaras, Koordinator Provinsi Papua Barat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Zulfakar, menyatakan bahwa Bappenas akan mengawal proses perencanaan dari keenam provinsi tersebut berdasarkan empat isu strategis yaitu Papua Sehat, Cerdas, Produktif, dan Damai. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Namun, Pagaras juga menekankan pentingnya fokus pada pembangunan sumber daya manusia agar isu-isu ini dapat ditangani dengan baik.

Pagaras mencatat bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu penyebab kemiskinan di Papua. Oleh karena itu, perhatian, perencanaan, dan dukungan yang besar harus diberikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Bappenas telah berkontribusi sebagai koordinator dalam penyusunan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) sejak tahun 2022, ketika dasar hukumnya dikeluarkan pada akhir 2021.

Selain itu, dalam penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) jilid dua periode 2024-2029, Pagaras melihat keterlibatan Bappenas yang sangat signifikan dalam mengumpulkan aspirasi terkait isu-isu penting dari keenam provinsi di Papua. Hal ini akan mendukung penyusunan dokumen tersebut dengan baik.

Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah dan berbagai pihak terkait sangat diperlukan untuk memastikan percepatan pembangunan di Papua dapat tercapai dengan baik. Fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia serta implementasi rencana strategis yang telah disusun oleh Bappenas akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di wilayah Papua.

Mengapresiasi Kunjungan Wapres
Informasi yang diterima Pagaras, Wapres memiliki 5 agenda pada lawatannya selama 5 hari di tiga kota di wilayah Papua kali ini. Wapres akan ke Merauke untuk bertemu dengan para bupati, tokoh adat, dan penggiat HAM/perdamaian di Provinsi Papua Selatan. Wapres juga akan melakukan pencanangan proyek-proyek strategis di Provinsi Papua Selatan, menandatangani prasasti peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun di Boven Digoel, dan meresmikan pembukaan pelatihan pendamping desa Provinsi Papua Selatan.

Dari Merauke, Wapres akan terbang ke Wamena, Provinsi Papua Pegunungan. Di Wamena, Wapres dijadwalkan akan meletakkan batu pertama pembangunan Gedung VIP Bandara Wamena. Setelah menyelesaikan kunjungan di Wamena, Wapres akan beranjak ke Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Wapres akan menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Papua Barat Daya, dan dilanjutkan dengan meninjau pemukiman nelayan Malawei. Pada kunjungan terakhirnya, yakni Jumat (07/06), Wapres akan meresmikan Peluncuran Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua, RIPPP, dan RAPPP.

Kesimpulan Pagaras
Pagaras mengapresiasi komitmen tinggi pemerintah dalam mendukung dan mempercepat pembangunan di Papua guna mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehadiran langsung Wakil Presiden di lapangan menunjukkan keseriusan untuk memahami secara langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua, sehingga solusi yang dihasilkan dapat efektif.

Pagaras mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap rekomendasi penyelesaian masalah dan isu strategis terkait implementasi otsus dan percepatan pembangunan di Papua, dengan tujuan agar dapat memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, Pagaras juga menekankan pentingnya sensitivitas pemerintah terhadap permasalahan non-fisik seperti kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua.

Pemerintah perlu terus melakukan perbaikan secara cermat dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan pembangunan di Papua dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat.

Shalom, Tuhan Jaga

Herdy Ezra Wayoi
Ketua LSM PAGARAS
Papua Garis Keras
English Translation

Appreciating the Government’s Commitment in Monitoring
RIPPP and RAPPP in Tanah Papua
Wamena, June 7, 2024

Vice President Ma’ruf Amin embarked on a working visit to the region of Papua from 3-7 June 2024 to oversee the smooth implementation of the Master Plan for Accelerating Development in Papua (RIPPP) and the Action Plan for Accelerating Development in Papua (RAPPP). This marks the sixth visit during Kyai Ma’ruf Amin’s tenure as Vice President and serves as a crucial moment to cover the remaining provinces in Papua that were not visited in previous trips.

In efforts to continue driving development and prosperity in Papua, Vice President Ma’ruf Amin ensures that RIPPP and RAPPP will have a positive impact on the Indigenous Papuans. The government’s commitment in this regard is highly appreciated by Pagaras, who see various regulations related to the acceleration programs in the provinces of Papua and West Papua.

The Presidential Regulation (Perpres) on the Steering Committee for Accelerating Special Autonomy Development in Papua (BP3OKP) and the Perpres on the Master Plan for Accelerating Special Autonomy Development in Papua 2021-2041 (RIPPP) are concrete steps taken by the government to expedite development in the region. BP3OKP, established through Perpres Number 121 of 2022 by President Joko Widodo, plays a crucial role in synchronizing, harmonizing, evaluating, and coordinating the acceleration of development and the implementation of special autonomy in Papua.

The committee is led by the Vice President and includes the Minister of Home Affairs, the Minister of National Development Planning/Head of the National Development Planning Agency, the Minister of Finance, and one representative from each province in Papua. It is important to note that members from each province in Papua must be Indigenous Papuans, not government officials or members of the legislative body.

With concrete steps like these, it is hoped that development in Papua and West Papua can continue to accelerate and bring positive impacts to the local communities. Pagaras appreciates the government’s efforts in ensuring the welfare of Indigenous Papuans through the implementation of RIPPP and RAPPP. All these measures demonstrate the government’s strong commitment to advancing Papua towards a brighter future.

Advocating Strategic Issues for the Development of the Land of Papua
The government’s strategic steps in addressing key issues from six provinces in Papua are crucial for accelerating development in the region. These provinces include Papua, South Papua, Central Papua, Mountain Papua, West Papua, and Southwest Papua, encompassing a total of 42 districts.

According to information received by Pagaras, Zulfakar, the West Papua Provincial Coordinator from the Ministry of National Development Planning (Bappenas), stated that Bappenas will oversee the planning process of these six provinces based on four strategic issues: Healthy, Smart, Productive, and Peaceful Papua. This is aimed at expediting development in the region. However, Pagaras also emphasises the importance of focusing on human resource development to effectively address these issues.

Pagaras notes that the low quality of human resources is one of the causes of poverty in Papua. Therefore, significant attention, planning, and support must be given to enhance the quality of human resources in the region. Bappenas has been contributing as a coordinator in the formulation of the Papua Accelerated Development Master Plan (RIPPP) since 2022, when its legal basis was issued at the end of 2021.

Furthermore, in the preparation of the second volume of the Papua Accelerated Development Action Plan (RAPPP) for the period 2024-2029, Pagaras acknowledges the significant involvement of Bappenas in gathering aspirations related to key issues from the six provinces in Papua. This will support the proper drafting of the document.

Therefore, cooperation between the government and various stakeholders is essential to ensure the successful acceleration of development in Papua. Focusing on improving the quality of human resources and implementing the strategic plans developed by Bappenas will be key to achieving sustainable and equitable development in the Papua region.

Highlighting the Vice President Visit
Information received from Pagaras indicates that the Vice President has a packed agenda for his visit to three cities in the Papua region over the course of five days. The Vice President will first visit Merauke to meet with local mayors, traditional leaders, and human rights/peace activists in South Papua Province. He will also launch strategic projects in the region, inaugurate the Yetetkun Border Post in Boven Digoel, and officially open a village mentoring training program in South Papua Province.

Following his time in Merauke, the Vice President will fly to Wamena in the Mountainous Papua Province. There, he is scheduled to lay the foundation stone for the construction of the VIP Building at Wamena Airport. After completing his visit to Wamena, the Vice President will proceed to Sorong in the Southwest Papua Province. He will witness the establishment of the Sharia Economic and Financial Committee (KDEKS) in the region, followed by a visit to the Malawei fishing village.

On his final day, Friday (07/06), the Vice President will officiate the Launch of the Papua Accelerated Development Information System, RIPPP, and RAPPP. This comprehensive itinerary showcases the Vice President’s commitment to advancing development and strengthening relationships in the Papua region.

Pagaras’s Conclusions
Pagaras acknowledges the government’s strong commitment to supporting and accelerating development in Papua to achieve equal development and welfare for all Indonesian people. The Vice President’s direct presence in the field demonstrates a serious effort to understand the challenges faced by the people of Papua, ensuring that the solutions produced are effective.

Pagaras urges the government to pay special attention to recommendations for resolving issues and strategic issues related to the implementation of special autonomy and accelerating development in Papua, with the aim of directly impacting the local community positively. Additionally, Pagaras emphasizes the importance of the government’s sensitivity to non-physical issues such as disappointment and dissatisfaction among the people of Papua.

The government must continue making careful improvements in various areas of development, including education, health, economy, and infrastructure. This way, it is hoped that development in Papua can progress smoothly and provide tangible benefits for the local community.

Shalom, Godbless!

Herdy Ezra Wayoi
Head of PAGARAS NGO
Papuan Hardline