Jayapura, 29 Oktober 2024. Pada Oktober 2014, Presiden Joko Widodo, diberikan amanat sebagai presiden. Ia segera meluncurkan program Nawacita yang berfokus pada pembangunan Indonesia dari daerah pinggiran, termasuk Papua. Salah satu alasan pentingnya perhatian ini adalah ketimpangan signifikan dalam kontribusi wilayah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Wilayah Indonesia timur, termasuk Papua, hanya menyumbang 19 persen dari PDB nasional, sementara 82 persen lainnya berasal dari Jawa dan Bali. PAGARAS mencatat bahwa kondisi ini tidak dapat dibiarkan, apalagi mengingat luasnya wilayah Indonesia timur yang mencapai 756.741 km², lebih besar dibandingkan dengan Indonesia barat yang hanya 616.051 km². Ketimpangan ini berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia di Papua.
Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk Papua, termasuk kebijakan dana otonomi khusus (otsus) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua menunjukkan bahwa dari 2014 hingga 2023, dana otsus yang diterima Papua mencapai Rp92,6 triliun, mencerminkan perhatian pemerintah terhadap wilayah ini.
Pembangunan di Papua tidak hanya memerlukan perbaikan infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). PAGARAS menekankan bahwa penciptaan masyarakat yang sejahtera dan mandiri sangat bergantung pada SDM yang berkualitas. Dalam 10 tahun terakhir, berbagai program telah diluncurkan untuk pengembangan SDM di Papua, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja. Namun, PAGARAS mengingatkan pemerintah agar program ini terus berlanjut meskipun terjadi pergantian pejabat.
PAGARAS menyarankan agar inisiatif penting, seperti program pemberdayaan di bidang peternakan, perikanan, dan pertanian, tetap berlanjut. Upaya meningkatkan akses pendidikan melalui beasiswa dan pendidikan keagamaan juga harus dijaga, terlepas dari siapa yang memimpin di Papua. PAGARAS berkomitmen untuk mengawasi kebijakan yang mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas.
Program seperti Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) telah memberikan peluang bagi anak-anak Papua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Peningkatan SDM di Papua juga didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat di Papua dan Papua Barat.
Di sektor ketenagakerjaan, PAGARAS mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan mendukung pembangunan BLK Komunitas di Papua. Tujuan ini untuk memudahkan akses pelatihan vokasi bagi masyarakat, terutama yang jauh dari BLK/LPK yang ada, serta menjalin kemitraan dengan dunia usaha untuk menyerap tenaga kerja lokal.
PAGARAS mencatat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kinerja pemerintah daerah. Menurut data BPS, IPM Indonesia pada 2023 mencapai 74,39, meningkat 0,84 persen dibandingkan 2022. Selama periode 2020-2023, rata-rata peningkatan IPM mencapai 0,72 persen per tahun. Dalam sepuluh tahun terakhir, IPM Indonesia terus meningkat, dari 68,90 persen pada 2014 menjadi 74,39 persen di 2023.
Dalam peringatan HUT Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI, Presiden Jokowi menyatakan keberhasilan menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 21,6 persen dan meningkatkan IPM menjadi 72,9 pada 2022. Namun, PAGARAS mengingatkan bahwa pembangunan SDM di Papua tidak boleh berhenti di sini. PAGARAS bertekad untuk mendukung keberlanjutan program-program yang telah terbukti efektif, dan berharap pemerintah berikutnya melanjutkan kebijakan tersebut serta berinovasi dengan program-program baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Dengan pengembangan SDM yang terus didorong, PAGARAS yakin bahwa Papua tidak hanya akan maju secara infrastruktur, tetapi juga menghasilkan generasi unggul yang siap berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.
Shalom, Tuhan Jaga
Herdy Ezra Wayoi
Ketua LSM PAGARAS
Papua Garis Keras
Download the Press Release Here
English Version
PAGARAS Looks Back at the Last 10 Years of Development:
Papua’s Human Resource Development Must Be Sustainable and Innovative
Jayapura, October 29, 2024
In October 2014, President Joko Widodo was entrusted with the presidency. He promptly launched the Nawacita program, which focuses on developing Indonesia from its peripheral areas, including Papua. One significant reason for this attention is the considerable disparity in regional contributions to the national Gross Domestic Product (GDP). The eastern regions of Indonesia, including Papua, contribute only 19 percent of the national GDP, while 82 percent comes from Java and Bali. PAGARAS notes that this condition cannot be allowed to persist, especially considering the vastness of eastern Indonesia, which covers 756,741 km², larger than western Indonesia at only 616,051 km². This disparity has impacted the quality of human resources in Papua.
Since the beginning of his presidency, Jokowi has launched various initiatives for Papua, including the special autonomy fund policy in accordance with Law Number 21 of 2001 on Papua’s Special Autonomy. Data from Papua’s Regional Development Planning Agency (Bappeda) shows that from 2014 to 2023, the special autonomy funds received by Papua reached IDR 92.6 trillion, reflecting the government’s attention to this region.
Development in Papua requires not only infrastructure improvements but also enhancements in the quality of human resources (HR). PAGARAS emphasizes that the creation of a prosperous and independent society heavily relies on quality HR. Over the past ten years, various programs have been launched for HR development in Papua, covering education, health, and vocational training. However, PAGARAS reminds the government that these programs must continue even amidst changes in leadership.
PAGARAS suggests that important initiatives, such as empowerment programs in livestock, fisheries, and agriculture, should remain ongoing. Efforts to improve access to education through scholarships and religious education must also be maintained, regardless of who leads in Papua. PAGARAS is committed to monitoring policies that support equitable access to quality education.
Programs like the Secondary Education Affirmation (ADEM) and Higher Education Affirmation (ADik) have provided opportunities for children in Papua to pursue higher education. The enhancement of HR in Papua is also supported by Presidential Instruction Number 9 of 2020 on Accelerating Community Welfare Development in Papua and West Papua.
In the employment sector, PAGARAS encourages the community to take advantage of training at Vocational Training Centers (BLK) and supports the establishment of Community BLK in Papua. This aims to facilitate access to vocational training for the community, especially for those far from existing BLK/LPK, and to establish partnerships with the business sector to absorb local manpower.
PAGARAS notes the improvement in the Human Development Index (HDI) as an indicator of regional government performance. According to BPS data, Indonesia’s HDI in 2023 reached 74.39, an increase of 0.84 percent compared to 2022. During the period of 2020-2023, the average annual increase in HDI was 0.72 percent. Over the last ten years, Indonesia’s HDI has consistently risen, from 68.90 in 2014 to 74.39 in 2023.
In commemoration of the 79th anniversary of Indonesia’s Proclamation of Independence, President Jokowi announced the success in lowering the prevalence of stunting to 21.6 percent and raising the HDI to 72.9 in 2022. However, PAGARAS reminds that HR development in Papua must not stop here. PAGARAS is determined to support the sustainability of proven effective programs and hopes that future governments will continue these policies and innovate with new programs that meet the needs of the people of Papua.
With ongoing HR development, PAGARAS is confident that Papua will not only advance in infrastructure but also produce a quality generation ready to contribute to national development.
Shalom, Godbless!
Herdy Ezra Wayoi
Head of PAGARAS NGO
Papuan Hardline