Himbauan PAGARAS Untuk Mengantisipasi Gangguan Keamanan Pada Pilkada 2024 di Tanah Papua

Jayawijaya, 28 Nopember 2024. PAGARAS mengamati berbagai analisis dari pengamat politik dan keamanan yang meramalkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Papua akan lebih rentan dibandingkan dengan Pemilihan Umum 2024. Mengingat berbagai analisa tersebut, PAGARAS berharap sinergi antara penyelenggara dan pihak keamanan dapat diperkuat guna memitigasi berbagai potensi kerawanan yang mungkin terjadi.

PAGARAS mencatat bahwa pada saat pelaksanaan Pemilu 2024 lalu di Papua, banyak hal yang menjadi sorotan. Pada hari pemungutan suara, sebanyak 1.297 tempat pemungutan suara di Papua tidak dapat melaksanakan pencoblosan. PAGARAS menyimpulkan bahwa pembatalan tersebut disebabkan oleh konflik horizontal, masalah keamanan akibat serangan separatis, hingga kondisi cuaca yang tidak mendukung.

PAGARAS juga mengamati berbagai aksi kekacauan yang dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menyerang dengan senjata di beberapa lokasi, seperti di Kabupaten Puncak, Yahukimo, Paniai, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, dan Maybrat. PAGARAS menganalisis bahwa kerawanan di Pilkada 2024 masih akan banyak terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan, yang disebabkan oleh keberpihakan penyelenggara, pelanggaran regulasi, ketidakpuasan terhadap penghitungan suara, serta praktik politik uang.

Dalam catatan PAGARAS, terdapat 16 kabupaten yang berpotensi rawan keamanan dari gangguan OPM, yang berada di Provinsi Papua Pegunungan, meliputi Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Nduga, Yahukimo, Yalimo, dan Pegunungan Bintang. Untuk Provinsi Papua Tengah, kabupaten yang berisiko adalah Nabire, Paniai, Puncak, Dogiyai, Deiyai, Mimika, Intan Jaya, dan Puncak Jaya, sedangkan dua provinsi lainnya, yaitu Papua dan Papua Selatan, lebih aman dibandingkan dengan kedua provinsi tersebut.

Selain itu, PAGARAS juga mencatat bahwa kerawanan ini muncul sebelum hingga setelah pencoblosan. Salah satu insiden awal adalah pembakaran dan pembongkaran kotak suara saat distribusi logistik di beberapa distrik di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, terjadi pada hari Senin, 12/04/2024. Dari penelusuran fakta dan kesaksian yang diperoleh, PAGARAS menyimpulkan bahwa kejadian tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antara massa dan panitia pemilu. Konflik ini berujung pada aksi saling serang antarwarga di beberapa distrik di Kabupaten Puncak Jaya. Sebanyak 62 orang dilaporkan terluka saat pencoblosan akibat konflik horizontal yang dipicu oleh sengketa suara dan tuduhan pelanggaran terhadap regulasi sistem noken.

PAGARAS juga mencermati dinamika saat penghitungan rekapitulasi tingkat nasional, di mana Papua dan Papua Pegunungan menjadi dua provinsi terakhir yang mengadakan rapat pleno. Bahkan, sehari sebelum batas akhir rapat pleno nasional, Kota Jayapura masih terlibat dalam rapat pleno di tingkat distrik. Hal ini disebabkan oleh adanya massa caleg yang mempermasalahkan formulir hasil di tingkat distrik. PAGARAS mendorong KPU Pusat dan Daerah untuk memetakan kembali potensi-potensi konflik yang terjadi selama Pemilu 2024 untuk menyusun rencana antisipasi, karena eskalasi Pilkada 2024 diprediksi akan lebih tinggi. Oleh karena itu, PAGARAS mendesak sinergi antara penyelenggara dan TNI-Polri agar ditingkatkan dan belajar dari pelaksanaan Pemilu 2024 lalu.

Menjelang pencoblosan serentak pada Pilkada 27 November 2024, PAGARAS memprediksi akan terjadi dinamika persaingan di beberapa wilayah di Papua, baik antara massa pendukung maupun kelompok OPM, yang berpotensi menyebabkan gangguan keamanan. PAGARAS mengapresiasi langkah cepat Polda Papua yang telah memetakan potensi-potensi konflik di wilayah hukumnya, yang meliputi empat provinsi (Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan).

Selain penekanan pada penguatan sinergi keamanan, PAGARAS juga mengingatkan pemerintah mengenai kesiapan anggaran untuk Pilkada serentak 2024. PAGARAS menegaskan bahwa memastikan ketersediaan anggaran adalah salah satu tanggung jawab pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024. PAGARAS juga mendorong pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan penyelenggara dan pihak keamanan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap operasional dan teknis pengamanan yang dilakukan oleh aparat TNI/Polri.

PAGARAS juga harus mengapresiasi dukungan bentuk lain TNI/Polri dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 di Papua, melalui pengerahan sejumlah alat utama sistem senjata untuk mendukung distribusi logistik. PAGARAS mencatat bahwa TNI telah mengerahkan sejumlah sarana angkut laut, seperti landing ships tank dan landing platform dock. Selain itu, untuk angkutan udara, ada pesawat C-130, CN-295, B-737, hingga helikopter.

Himbauan PAGARAS
Pilkada di Papua bukan sekadar pemilihan pemimpin, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu, semua pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif.

Sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat harus dibangun untuk mencegah potensi konflik yang mungkin muncul. Dalam konteks ini, PAGARAS meminta aparat keamanan untuk mengedepankan pendekatan yang humanis dan dialogis. PAGARAS juga menekankan pentingnya memperkuat komunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda setempat untuk meredakan ketegangan serta membangun rasa saling percaya antara masyarakat dan aparat. Melibatkan organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pengawasan juga sangat penting, karena partisipasi mereka dapat memberikan perspektif serta kontribusi yang berharga dalam menjaga integritas pemilu.

Terakhir, PAGARAS menghimbau media massa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Pilkada 2024. Media diharapkan berfungsi sebagai jembatan informasi yang dapat menyampaikan berita yang akurat dan berimbang serta memberikan ruang bagi semua calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Dalam hal ini, media diharapkan dapat berperan sebagai pengawas yang memantau jalannya proses pemilu dan mengangkat kepentingan publik.

Shalom, Tuhan Jaga

Herdy Ezra Wayoi
Ketua LSM PAGARAS
Papua Garis Keras

Download the Press Release Here

English Translation

PAGARAS’s Call to Anticipate Security Disruptions in the 2024 Regional Elections in Papua
Jayawijaya, November 28, 2024

PAGARAS has observed various analyses from political and security analysts predicting that the implementation of the 2024 Regional Head Elections in Papua will be more vulnerable compared to the 2024 General Elections. In light of these analyses, PAGARAS hopes that the synergy between the organizers and security forces can be strengthened to mitigate various potential risks that may arise.

PAGARAS notes that during the 2024 General Elections in Papua, many issues drew attention. On the voting day, 1,297 polling stations in Papua were unable to conduct the voting process. PAGARAS concluded that this cancellation was caused by horizontal conflicts, security issues due to separatist attacks, and unfavorable weather conditions.

PAGARAS also observed various acts of chaos perpetrated by the separatist group, the Free Papua Organization (OPM), which attacked with weapons in several locations, such as in Puncak, Yahukimo, Paniai, Pegunungan Bintang, Nduga, Intan Jaya, and Maybrat. PAGARAS analyzes that vulnerabilities in the 2024 Regional Elections are likely to occur extensively in Central Papua and the Papua Mountains, driven by bias from organizers, regulatory violations, dissatisfaction with vote counting, and money politics.

In PAGARAS’s records, there are 16 districts that are at potential risk of security disturbances from the OPM in the Papua Mountains Province, including Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Nduga, Yahukimo, Yalimo, and Pegunungan Bintang. For the Central Papua Province, the at-risk districts include Nabire, Paniai, Puncak, Dogiyai, Deiyai, Mimika, Intan Jaya, and Puncak Jaya, while the other two provinces, Papua and South Papua, are relatively safer compared to the two mentioned provinces.

Furthermore, PAGARAS also notes that these vulnerabilities arise before and after the voting process. One early incident involved the burning and dismantling of ballot boxes during the logistics distribution in several districts of Paniai, Central Papua, on Monday, April 12, 2024. Based on fact-finding and testimonies gathered, PAGARAS concluded that the incident was triggered by misunderstandings between the masses and the election committee. This conflict led to clashes among residents in several districts of Puncak Jaya. A total of 62 people were reported injured during the voting due to horizontal conflicts triggered by vote disputes and allegations of violations against the noken system regulations.

PAGARAS also closely monitored the dynamics during the national-level vote tallying, where Papua and Papua Mountains were the last two provinces to hold plenary meetings. Even a day before the national plenary deadline, Jayapura City was still engaged in district-level plenary meetings due to the presence of legislative candidate supporters disputing the results forms at the district level. PAGARAS urges the Central and Regional KPU to re-map potential conflicts that occurred during the 2024 Elections to formulate an anticipation plan, as the escalation of the 2024 Regional Elections is predicted to be higher. Therefore, PAGARAS calls for enhanced synergy between the organizers and the TNI-Polri, learning from the previous 2024 General Elections.

As the simultaneous voting for the Regional Elections on November 27, 2024 approaches, PAGARAS predicts that there will be competitive dynamics in several regions of Papua, both among supporter masses and OPM groups, which could potentially cause security disruptions. PAGARAS appreciates the swift actions of the Papua Regional Police, which have mapped potential conflicts in their jurisdiction spanning four provinces (Papua, Papua Mountains, Central Papua, and South Papua).

In addition to emphasizing the strengthening of security synergy, PAGARAS also reminds the government about the readiness of the budget for the simultaneous 2024 Regional Elections. PAGARAS emphasizes that ensuring budget availability is one of the government’s responsibilities in supporting the implementation of the 2024 Regional Elections. PAGARAS also encourages regional governments to promptly finalize the regional grant agreement (NPHD) with the organizers and security forces, as this will impact the operational and technical security measures undertaken by TNI/Polri personnel.

PAGARAS must also appreciate the support of TNI/Polri in various forms for the organization of the 2024 Regional Elections in Papua, through the deployment of a number of main weaponry systems to support logistics distribution. PAGARAS notes that the TNI has deployed various sea transport means, such as landing ships tank and landing platform dock. Furthermore, for air transportation, there are C-130, CN-295, B-737 aircraft, and helicopters.

PAGARAS’s Call
The Regional Elections in Papua are not merely about electing leaders but represent community participation in determining the direction of regional development. Therefore, all stakeholders must collaborate to create a conducive environment.

Synergy between the TNI, Polri, and the community must be established to prevent potential conflicts that may arise. In this context, PAGARAS calls on security forces to prioritize a humanistic and dialogic approach. PAGARAS also underscores the importance of strengthening communication with local community leaders, religious figures, and youth to alleviate tensions and build mutual trust between the community and the authorities. Involving civil society organizations and non-governmental organizations in the oversight process is also crucial, as their participation can provide valuable perspectives and contributions to maintaining electoral integrity.

Finally, PAGARAS urges the media to educate the public about the 2024 Regional Elections. The media is expected to serve as an information bridge that can convey accurate and balanced news and provide space for all candidates to express their visions and missions. In this regard, the media is expected to act as monitors, overseeing the electoral process and elevating public interests.

Shalom, Godbless!

Herdy Ezra Wayoi
Head of PAGARAS NGO
Papuan Hardline