Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Papua Secara Mandiri

Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua memberikan harapan besar bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP). Wilayah Papua terlalu luas jika hanya dibagi dalam dua provinsi, menyulitkan pemerintah untuk pengawasan dan pembangunan. Penambahan empat provinsi baru akan memudahkan pelayanan dan pengendalian. Pemekaran ini juga memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam urusan pemerintahan, ekonomi, dan sektor lainnya.

Pengembangan wilayah Papua menjadi fokus penting bagi OAP, dengan pemekaran provinsi sebagai harapan besar. Pemerintah dan DPR meyakini bahwa masyarakat Papua akan memainkan peran kunci dalam pemerintahan baru, sehingga pemimpin lokal akan berasal dari mereka. Pemekaran bukan hanya masalah administratif, tetapi juga kesempatan emas bagi partisipasi masyarakat adat Papua. UU Otonomi Khusus menegaskan perlunya memberikan ruang bagi hukum adat dan kebudayaan lokal. Dengan pemekaran wilayah, diharapkan terjadi perubahan positif terutama bagi masyarakat adat Papua.

UU Otsus memberikan hak khusus bagi masyarakat adat Papua dalam membangun wilayahnya. Pemimpin seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati, dan Wakilnya diharuskan berasal dari Papua. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan pemimpin yang bisa memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.

Pagaras optimis bahwa pemimpin yang baru akan membawa perubahan positif bagi Papua dengan melakukan pendekatan kultural dan kekeluargaan. Sebagai putra/putri asli Papua, mereka diharapkan memiliki pemahaman yang lebih dalam dalam memimpin serta merawat wilayahnya.

Masyarakat adat turut serta dalam pembangunan Papua, bukan hanya secara fisik namun juga dalam pengembangan sumber daya manusia. Mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, terutama anak-anak Papua yang mendapatkan beasiswa Otsus untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan adanya provinsi baru, maka akan terdapat sekolah-sekolah baru yang membantu dalam pembentukan generasi penerus bangsa. Para pemuda juga didorong untuk mengembangkan berbagai keterampilan agar dapat mandiri secara ekonomi dan membuka usaha sendiri, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan di wilayah tersebut.

Saatnya Orang Asli Papua Memimpin Wilayahnya Sendiri
Pagaras mengungkapkan bahwa Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) merupakan tonggak awal menuju perubahan yang positif. Melalui UU ini, hak-hak masyarakat asli Papua dijamin dan terlindungi secara hukum. Kebijakan pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat juga merupakan hasil dari implementasi Otsus, dengan melibatkan orang asli Papua dalam struktur pemerintahan mulai dari tingkat distrik hingga gubernur. Hal ini turut memberikan peluang bagi putra daerah Papua untuk mengisi berbagai posisi strategis di luar Papua, bahkan hingga tingkat internasional. Dengan demikian, perkembangan ini mencerminkan langkah positif dalam memberdayakan masyarakat asli Papua secara keseluruhan.

Pagaras mengutip pesan seorang pendeta berkebangsaan Jerman yang ditugaskan di Wondama sejak tahun 1925, bernama Pendeta Izaac Samuel Kijne, yang tertulis di Batu Peradaban di Wondama. Di atas batu tersebut tertulis sebuah pesan, “Di atas batu ini, saya meletakkan Peradaban Orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan ma’rifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri”, Wasior, 25 Oktober 1925.

Bapak Pendidikan Orang Papua juga menitipkan catatan penting untuk kehidupan di tanah Papua yang dialamatkan kepada semua orang yang hendak berkarya di Bumi Cenderawasih. Pesan tersebut berisi: “Barang Siapa yang bekerja di Tanah ini dengan setia, jujur dan dengar-dengaran (sungguh-sungguh), maka ia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain.”

Pagaras mengartikan dua pesan penting ini dengan jelas menyampaikan harapan dan keyakinan bagi kehidupan di Tanah Papua, menegaskan bahwa ada optimisme dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi orang asli Papua. Pesan kedua mencerminkan anjuran dan konsekuensi universal bagi siapa pun yang ingin berkontribusi di Tanah Papua, menekankan pentingnya adaptasi dan penghargaan terhadap budaya setempat. Ini memberikan arahan yang kuat bagi siapa pun yang ingin menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat Papua.

Langkah Percepatan Menyejahterakan Masyarakat Papua
Harapan untuk percepatan kemajuan dan pembangunan Papua melalui kebijakan pemekaran tidak hanya bersumber dari pemerintah, DPR, atau masyarakat Papua. Pagaras sejalan dengan Ujang Komaruddin, pengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), yang mencatat lima poin kunci mendukung pembentukan DOB Papua demi kesejahteraan masyarakat. Diperlukan dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan hal ini.

Pertama, Pentingnya kepemimpinan dan birokrasi yang melayani dengan dedikasi serta berkomitmen dalam pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi harus disadari. Keyakinan ini menguatkan Pagaras bahwa pemimpin dari Papua seharusnya memahami budaya dan karakteristik Orang Asli Papua (OAP) sehingga dapat berkomunikasi secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai kultural masyarakat. Hal ini akan memastikan pembangunan berjalan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi lokal, juga menjaga keberagaman dan kearifan lokal. Dengan demikian, kesejahteraan dan kemajuan Provinsi dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kedua, Pemerintah daerah yang terbentuk diharapkan mampu mengimplementasikan pembangunan dengan penuh integritas dan komitmen anti korupsi. Diperlukan kerjasama yang erat dengan pemerintah pusat sebagai bentuk sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Selain itu, pendampingan dari pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas individu dan institusi terkait tata kelola pemerintahan, administrasi keuangan, dan fungsi pengawasan pembangunan juga sangat penting. Hal ini dapat memastikan kinerja pemerintah daerah lebih efektif dan transparan. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan dengan baik demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Ketiga, Ketertiban dan keamanan masyarakat yang stabil sangat penting untuk memastikan percepatan pembangunan yang berkelanjutan. Pagaras mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menjaga suasana aman dan damai guna mendukung upaya mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Semua pihak perlu menyadari bahwa kondisi tersebut adalah kunci utama dalam mewujudkan kemajuan yang signifikan bagi seluruh warga Papua. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif demi masa depan yang lebih cerah.

Keempat, Dukungan seluruh pihak, termasuk masyarakat, sangat penting untuk mendukung tiga provinsi yang baru menjadi daerah otonomi baru. Pagaras menekankan perlunya memberikan pemahaman kepada masyarakat Papua melalui pembangunan literatur yang mempromosikan kebersamaan dalam pembangunan serta manfaatnya bagi generasi muda Papua.

Kelima, Disarankan agar ketiga provinsi baru tersebut menunggu kesempatan yang tepat untuk menyelenggarakan pemilihan umum pertama mereka, setelah wilayah pemekaran benar-benar siap dan Undang-Undang Pemilu direvisi. Penting bagi pemerintahan DOB untuk memastikan stabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan, guna menghindari hambatan-hambatan yang dapat mengganggu pembangunan di daerah tersebut.

Jayapura, 22 Juli 2022

Shalom, Tuhan Jaga

Herdy Ezra Wayoi
Ketua LSM PAGARAS
Papua Garis Keras

Download the Press Release Here

English Version

Press Release

Enhancing Papuan sovereignty through DOB policy implementation.
A professional approach.

The proposed expansion of the New Autonomous Region (DOB) in Papua holds great promise for the Papuan people, particularly the Papuan Orang Asli (OAP). The vast territory of Papua is currently difficult to oversee and develop effectively with only two provinces. By adding three new provinces, the Central Government can improve supervision, services, and infrastructure, making governance more efficient. This expansion not only facilitates better management of government affairs and the economy but also fosters stronger community engagement.

Pagaras sees the division of provinces as a key opportunity for OAP’s territorial advancement. The government and DPR believe that Papuan resources will play a crucial role in building the new province. Pemekaran isn’t just about governance control but also a chance for indigenous communities to contribute to regional growth. The Special Autonomy Law ensures Papuan rights, including the protection of customary laws and cultures. Expanding territory will bring positive changes to traditional Papuan areas, fostering development and prosperity.

The Special Autonomy Law grants indigenous Papuans specific rights to develop their region. It stipulates that key leadership positions must be held by native Papuans, ensuring representation and accountability. Pagaras anticipate that these new office holders will drive positive transformation for the Papuan community, drawing on their cultural insights and familial values. Pagaras believe that as native Papuans, they possess a unique understanding of how to lead their people effectively.

Indigenous communities are actively involved in the development of Papua, encompassing both physical infrastructure and human capital. Through initiatives like the Otsus scholarship program, Papuan children have access to education at all levels, contributing to their potential as future leaders. The establishment of new schools in line with the province’s growth further supports this aim, enhancing prospects for students and fostering economic independence for young people. This integrated approach not only reduces unemployment but also addresses poverty, equipping the next generation with the skills needed to thrive in a rapidly evolving society.

The Rise of Indigenous Papuans Leading Their Territory
Pagaras believed that the Special Autonomy Law marked a significant turning point. This legislation recognises and upholds the rights of indigenous Papuans, driving positive change. The government’s strategic decision to establish new provinces in Papua and West Papua stems from Otsus, enabling Papuans to occupy key positions in the administrative hierarchy. Moreover, native Papuans are now assuming diverse roles beyond their homeland, with some achieving success on the global stage. This shift signifies a pivotal moment in empowering the Papuan community and fostering inclusive development.

Pagaras quoted a message from a German priest. He had been assigned to Wondama since 1925, named Reverend Izaac Samuel Kijne, written on the Stone of Civilization in Wondama. On the stone was written a message, “On this rock, I put the Papuan Civilization. Even if people have high intelligence, reason and wisdom but cannot lead this nation, this nation will rise and lead itself”, Wasior, October 25, 1925. The Father of Papuan Education also left important notes for life in Papua, which were addressed to everyone who wanted to work on the Cenderawasih Earth. The message contains: “Whoever works in this land faithfully, honestly and listening (really), then he will walk from one sign of wonder to another sign of wonder.”

Pagaras interprets the two messages, which contain a letter and hope for life in the Land of Papua that there is a belief and hope in living for OAP on their ancestral land. Meanwhile, the second message is universal, containing the recommendations and consequences of the lifestyle of anyone who will work in Papua without exception.

Hope for the Acceleration of the Welfare of the Papuan People
The advancement of Papua relies not only on government and DPR policies, but also the active participation of its people. Pagaras, alongside Ujang Komaruddin from Al-Azhar University Indonesia, highlights five crucial factors for the development of Papua, aiming to enhance the well-being of its community. Collaboration and support from all stakeholders are imperative in achieving this goal.

First, one of the key factors that contribute to the success of building new provincial, autonomous regions is having regional leaders and bureaucracies who are not only passionate about serving the community but also dedicated to the development of the region. This ideology resonated with Pagaras, emphasizing the importance for the sons of Papua to have a deep understanding of OAP’s culture and characteristics to effectively communicate and connect with the community on a cultural level. This approach ensures that the development process is not only sustainable but also respectful of the traditions and values of the people.

Second, the subsequent local government needs to prioritise progress whilst upholding ethical standards, effectively collaborating with the central government. Pagaras emphasises that the central government’s involvement should focus on enhancing skills and systems concerning governance, financial management, and monitoring development. The tone of the response should exude professionalism, highlighting the importance of cooperation between regional and national authorities for sustainable growth.

Third, ensuring a stable and secure public order is vital for the acceleration of community welfare plans. Pagaras emphasizes that a safe and peaceful environment is crucial for development to positively impact the well-being of Papuan residents. This appeal highlights the necessity of maintaining a conducive atmosphere for progress and growth.

Fourth, in order to successfully establish the newly formed autonomous regions, the support of all parties, including the community, is imperative. Pagaras emphasises the importance of providing the Papuan people with a literature foundation that promotes unity and communal development, particularly among the younger generation. This approach aims to foster a sense of collaboration and mutual benefit within the community.

Fifth, It is recommended that the three newly established provinces expedite their inaugural democratic party or general election. The success of regional head elections (Pilkada) and legislative elections (Pileg) hinges on the preparedness of expansion areas and the revision of Election Law. Pagaras emphasises the necessity of ensuring stable governance at the outset of the new autonomous region’s administration to alleviate development obstacles in the three provinces.

Jayapura, July 22, 2022

Shalom, Godbless!

Herdy Ezra Wayoi
Head of PAGARAS NGO
Papuan Hardline