MRP: Cagub Harus Gandeng Cawagub Papua Barat Daya Orang Asli Papua

Dinamika politik pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Provinsi Papua Barat Daya kian meningkat. Salah satunya pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi termuda di Indonesia tersebut. Apalagi Provinsi Papua Barat Daya, merupakan salah satu provinsi yang diperjuangkan dari Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001 perubahan UU Nomor 2 Tahun 2021. Oleh karena itu, calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya harus benar-benar berasal dari orang asli Papua (OAP). Hal ini sesuai dengan amanat UU Otsus bagi tanah Papua.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD), Vincentius Paulinus Baru, ST., M.URP menegaskan bahwa calon gubernur yang berasal dari anak-anak adat di Provinsi Papua Barat Daya harus mengandeng wakil gubernur orang asli Papua (OAP). Hal ini sesuai dengan amanat UU Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua. Demikian disampaikan dalam keterangan tertulis, Selasa (16/4/2024).

Ketua Lembaga Masyarakat Adat Tambrauw (LEMATA) ini meminta kepada setiap calon gubernur di Provinsi Papua Barat Daya, agar dapat mengecek dan menyeleksi secara baik calon wakil gubernur yang berasal dari orang asli Papua (OAP), sebelum mengandengnya dalam pilkada gubernur dan wakil gubernur.

Lebih lanjut kata Paulinus, pihaknya di MRP-PBD sangat konsisten terhadap aspirasi masyarakat Papua yang ada di Provinsi Papua Barat Daya, yakni yang berhak maju sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya adalah orang asli Papua (OAP).

Dalam UU Otsus menyebutkan bahwa orag asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli papua oleh masyarakat Papua.

Paulinus meminta kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya, agar tidak takut untuk mengambil wakilnya yang berasal dari orang asli Papua (OAP). Karena hal ini merupakan amanat UU Otsus yang harus dijalankan. Paulinis yakin dengan 33 MRP di Papua Barat Daya siap untuk mengamankan kepentingan orang asli Papua (OAP).

English Version

MRP: The Deputy Governor Must Collaborate with the Deputy Governor of Southwest Papua who is an Indigenous Papuan

In the realm of regional head elections in Southwest Papua Province, the political landscape is evolving rapidly, particularly in the upcoming Governor and Deputy Governor races. As a province that has been shaped by the Special Autonomy Law, candidates for these positions must hail from the indigenous Papuan community. This requirement is not only a legal mandate but also a reflection of the region’s unique cultural and historical context.

Moreover, Southwest Papua Province is one of the provinces that was fought for by Special Autonomy Law (Otsus) Number 21 of 2001, amendment to Law Number 2 of 2021. The call for indigenous representation extends beyond just the Governor position – even candidates for Deputy Governor must be native Papuans. This insistence on inclusivity and diversity is a testament to the values of the Papuan people and their desire to see their voices reflected in the highest levels of government.

Responding to this, Deputy Chair II of the Papuan People’s Council of Southwest Papua Province (MRP-PBD), Vincentius Paulinus Baru, ST., M.URP emphasized that candidates for governor who come from indigenous children in Southwest Papua Province must accompany the deputy governor indigenous Papuans (OAP). This is in accordance with the mandate of the Special Autonomy Law (Otsus) in Papua.

The chairman of the Tambrauw Traditional Community Institution (LEMATA) asked every candidate for governor in Southwest Papua Province to properly check and select candidates for deputy governor who are native Papuans (OAP), before joining them in the regional elections for governor and deputy governor.

Paulinus further said that his party at MRP-PBD is very consistent with the aspirations of the Papuan people in Southwest Papua Province, namely that those who have the right to run as Governor and Deputy Governor of Southwest Papua Province are native Papuans (OAP).

The Special Autonomy Law states that native Papuans are people who come from the Melanesian racial group which consists of native tribes in Papua Province and/or people who are accepted and recognized as native Papuans by the Papuan people.

Paulinus asked the gubernatorial candidates and deputy gubernatorial candidates for Southwest Papua Province not to be afraid to take representatives from indigenous Papuans (OAP). Because this is a mandate of the Special Autonomy Law which must be carried out. Paulinis is confident that the 33 MRPs in Southwest Papua are ready to safeguard the interests of indigenous Papuans (OAP).