Tinjauan Pagaras Atas Pelaksanaan Pemilu 2024 di Tanah Papua

Manokwari, 19 April 2024

Hajatan politik elektoral yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 telah menjadi perhatian semua pihak. Pagaras mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, bersama dengan TNI dan Polri, telah berhasil menyelenggarakan pemilu secara aman dan damai di seluruh Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, KPU, Bawaslu, serta TNI-Polri di setiap daerah termasuk di tanah Papua, berhasil mengawal proses pemilu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Hasil final perolehan suara dan pemenang Pemilu 2024, termasuk presiden dan wakil presiden, diumumkan oleh KPU pada Rabu tanggal 20 Maret 2024. Hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024 menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara terbanyak, diikuti oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pasangan Prabowo-Gibran berhasil meraih 96.303.691 suara, sementara pasangan Anies-Muhaimin mendapatkan 40.971.726 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud memperoleh 27.041.508 suara.

Pagaras juga mencatat penurunan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tahun 2024 dibandingkan dengan Pemiu 2019. Sebagai contoh adalah di Provinsi Papua. Jumlah pemilih di Papua itu berkurang jauh dibandingkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Papua pada Pemilu 2019 yang mencapai 3,5 juta jiwa, sementara DPT Pemilu Papua 2024, kurang lebih 700.000 pemilih.

Penurunan tersebut tidak disebabkan oleh tingkat partisipasi pemilih yang rendah, namun terjadi karena pembagian Provinsi Papua menjadi tiga wilayah baru, yaitu Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Hal ini penting untuk diketahui agar tidak ada pihak yang memutarbalikkan informasi terkait pemilu di Papua.

Peningkatan Tingkat Partisipasi Pemilih
Tingkat partisipasi pemilih di Papua Barat mampu melampaui target nasional yang sebesar 79,5 persen (target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, 2020-2024). Pagaras mengambil contoh di Provinsi Papua Barat.

Mengutip pernyataan Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Manokwari, Sidarman, menyatakan bahwa pada Pemilu 2024, DPT Manokwari berjumlah 138.128 pemilih, dan untuk pemilu pilpres, persentase pemilih di Manokwari mencapai 87,23 persen sedangkan capaian nasional mencapai 81,78 persen. Pemilihan DPR RI, Manokwari mencapai 86,85 persen sedangkan capaian nasional 81,42 persen. Tingginya partisipasi pemilih ini merupakan hasil dari sosialisasi yang intens dilakukan oleh semua pihak terkait pemilu, seperti KPU, Pemkab Manokwari, dan partai politik.

Dinamika, Sistem Noken dan Hambatan Pelaksanaan Pemilu
Pagaras juga memantau perkembangan situasi di beberapa provinsi di tanah Papua pada saat pelaksanaan pemilu lalu berlangsung. Dalam catatan Pagaras, terdapat 1.297 tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Papua pada waktu itu yang belum melaksanakan pencoblosan. Pencoblosan tersebut tertunda akibat persoalan distribusi logistik dan polemik konflik sosial terkait pelaksanaan sistem noken.

Sistem Noken atau sistem ikat adalah cara unik yang digunakan dalam pemilihan umum di sejumlah kabupaten di Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Sistem ini melibatkan kesepakatan bersama dari masyarakat adat untuk memilih para pemimpin, mulai dari Presiden hingga DPRD Kabupaten/Kota, sesuai dengan nilai-nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal mereka.

Keunikan dari sistem Noken ini adalah bahwa pemilihan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama tanpa menggunakan surat suara seperti dalam sistem pemilihan umum konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat masih sangat menghargai nilai-nilai adat dan tradisi mereka dalam proses demokrasi.

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya mengandalkan aturan hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengakui pentingnya hukum adat yang menjadi bagian dari kearifan lokal. Dengan demikian, sistem Noken merupakan contoh nyata bagaimana Indonesia mencoba menyelaraskan antara hukum positif dan hukum adat dalam konteks demokrasi konstitusional.

Namun demikian, Pagaras mencatat beberapa kendala terkait pelaksanaan pemungutan suara terutama terjadi di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan yang menerapkan sistem noken. Sistem noken ini rentan terhadap kerawanan, terutama konflik sosial antar kelompok. Dalam setiap pemilihan, baik untuk presiden, anggota legislatif, maupun kepala daerah, sistem pemilihan umum noken telah meninggalkan jejak konflik horizontal antar kelompok masyarakat di Papua. Contohnya, di Puncak Jaya, terjadi tarik ulur perebutan suara masa yang menghambat pelaksanaan pencoblosan.

Pagaras memandang bahwa sistem noken telah merubah prinsip pemilu yang seharusnya rahasia menjadi terbuka. Hal ini menciptakan rasa permusuhan dan dendam di antara warga, serta mereduksi partisipasi masyarakat karena dominasi kekuasaan kepala suku dalam menentukan pilihan politik, yang pada akhirnya menyuburkan praktik politik uang.

Memang, secara konstitusi, negara melindungi dan mengakui masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal itu dikuatkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Terkait penggunaan system Noken di masa mendatang, Pagaras menegaskan perlunya penerapan sesuai dengan Peraturan KPU dan prinsip hukum noken.

Selain itu, Pagaras mencatat ada empat distrik di Mamberamo Raya yang masih belum melaksanakan pencoblosan karena keterbatasan helikopter dalam mengangkut logistik ke wilayah tersebut, ditambah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Keamanan kotak suara juga menjadi perhatian penting bagi Pagaras. Contohnya, pada Pemilu 2019 di Kabupaten Intan, terdapat kasus kotak suara yang hilang sehingga menyebabkan penundaan rekapitulasi suara.

Pagaras turut menyayangkan insiden perusakan kotak suara di Kabupaten Paniai yang terjadi saat proses pendistribusian pada Senin (12/02/2024) lalu. Meskipun ada kesalahpahaman terkait kelengkapan logistik, namun Pagaras bersyukur tidak adanya gangguan dari KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata dan KKP (Kelompok Kriminal Politik).

Komitmen Bersama Dalam Menciptakan Pemilu Damai
Berbagai langkah yang diambil oleh aparat keamanan di Papua untuk mengamankan proses Pemilu 2024 merupakan bukti nyata dari komitmen bersama dalam menciptakan pemilu yang damai.

Operasi Mantap Brata Cartenz yang diluncurkan khusus untuk mengamankan pemilu presiden dan wakil presiden menjadi salah satu bentuk upaya yang sangat krusial mengingat adanya potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi pada masa kampanye setelah adanya tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Satgas Damai Carstenz telah memetakan Sembilan daerah yang termasuk kategori rawan, seperti Kabupaten Yahukimo, Mimika, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Nduga, Mimika, Jayawijaya, dan Jayapura, menjadi fokus utama dalam pengawalan dan pengamanan pelaksanaan pemilu. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menjaga distribusi logistik pemilu serta kelancaran proses pemungutan suara.

Selain itu, kegiatan-kegiatan seperti Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) dan Konser Doa Indonesia yang diselenggarakan oleh Polda Papua bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menunjukkan komitmen lain dalam menciptakan suasana pemilu yang damai. Kesuksesan pemilu di Papua tidak terlepas dari dukungan serta partisipasi aktif masyarakat Papua, yang turut berperan penting dalam menjaga ketertiban selama proses pemilu berlangsung.

Mengutip pernyataan Kasatgas Damai Cartenz, Kombes Pol Faizal Ramadhan, dalam keterangan persnya, Kamis (15/2/2024) yang mengatakan bahwa proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Tanah Papua, mulai dari tahap awal hingga pemungutan suara berlangsung sukses, aman, dan damai. Pagaras berucap syukur bahwa pesta demokrasi Indonesia di tanah Papua dapat berlangsung baik tanpa gangguan berarti dari KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata dan KKP (Kelompok Kriminal Politik).

Kesimpulan Pagaras
Secara keseluruhan, pelaksanaan pemilu yang sukses dan tingginya partisipasi pemilih di beberapa daerah di tanah Papua, menunjukkan kesadaran kolektif dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga demokrasi. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan demokrasi di Indonesia dapat tercapai dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pagaras mengapresiasi segenap masyarakat Papua yang turut menyukseskan pemilu 2024. Pagaras tak luput memuji seluruh ASN di tanah Papua yang telah netral dalam kontestasi pemilu.

Secara keseluruhan, kelancaran pemilu di Papua tahun 2024 didasarkan pada pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada keputusan tekhnis Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, serta berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku. Dengan menjunjung tinggi asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, hal ini juga dapat meningkatkan legitimasi terhadap pemerintahan dan perwakilan rakyat, baik secara nasional maupun global.

Pagaras percaya bahwa keberhasilan pemilu di Papua tidak hanya merupakan kemenangan bagi masyarakat Papua, tetapi juga untuk Indonesia secara keseluruhan. Dengan terciptanya suasana pemilu yang aman, damai, dan demokratis, persepsi publik terhadap kualitas demokrasi di Indonesia akan semakin meningkat. Ini adalah langkah penting bagi pembangunan demokrasi di tanah air, dan semua pihak harus terus bersatu dan berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilu berlangsung demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara.

Shalom, Tuhan Jaga

Herdy Ezra Wayoi
Ketua LSM PAGARAS
Papua Garis Keras

Download the Press Release Here

English Version

Pagaras Review on How the 2024 Election Were Carried Out in the Land of Papua Overall
Manokwari, April 19, 2024

Pagaras’ assessment of the 2024 elections in Papua has highlighted the successful implementation of the electoral process. The political event, held on February 14, 2024, garnered widespread attention from all parties involved. Pagaras commended the General Election Commission (KPU), Bawaslu, as well as the TNI and Polri for their efforts in ensuring a safe and peaceful election across Indonesia.

The collaborative efforts of the government, KPU, Bawaslu, and TNI-Polri in overseeing the elections in every region, including Papua, were instrumental in ensuring that the election procedures were followed diligently. The final results of the 2024 elections, including the announcement of the president and vice president, were made public by the KPU on March 20, 2024.

According to the vote recapitulation announced by the Indonesia’s General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU RI), the Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pair emerged as the frontrunners with 96,303,691 votes. They were followed by the Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pair with 40,971,726 votes, and the Ganjar Pranowo-Mahfud MD pair with 27,041,508 votes.

Pagaras also highlighted a significant decrease in the number of voters on the Permanent Voter Lists (DPT) for the 2024 elections compared to the 2019 elections. This trend was particularly noticeable in Papua Province, where the voter turnout was substantially lower in 2024. In the 2019 elections, the DPT for Papua listed 3.5 million voters, whereas in the 2024 elections, only approximately 700,000 voters were registered.

The decline in voter participation in Papua was not due to apathy, but rather the restructuring of the province into three new regions: South Papua, Papua Pegunungan, and Central Papua. It is crucial to understand this in order to prevent any misinformation regarding the elections in Papua.

Election Participatory Increased
In terms of increasing voter participation levels, West Papua has managed to surpass the national target of 79.5 percent set by the National Medium Term Development Plan (RPJMN) for 2020-2024. The example of West Papua Province serves as a model for others to follow.

According to Sidarman, the Head of the Technical Division for the Implementation of the Manokwari KPU, the voter turnout in Manokwari exceeded expectations in the 2024 Election. With a total of 138,128 voters on the electoral roll, the percentage of voters who participated in the presidential election reached an impressive 87.23 percent, surpassing the national average of 81.78 percent. Similarly, in the DPR RI election, Manokwari achieved a voter participation rate of 86.85 percent, outperforming the national average of 81.42 percent. This success can be attributed to the collaborative efforts of various stakeholders involved in the election process, including the KPU, the Manokwari Regency Government, and political parties.

The high voter turnout in Manokwari is a testament to the effectiveness of the outreach initiatives undertaken by these parties. By engaging with the community and raising awareness about the importance of participating in the electoral process, they were able to mobilise a significant portion of the population to exercise their democratic right.

Tackling Dynamics, Noken System, and Implementation Hurdles
Pagaras kept a close eye on what was happening in various provinces in Papua during the recent election. According to Pagaras’ data, there were 1,297 polling stations in Papua that hadn’t yet held their vote. This delay was caused by issues with distributing logistics and controversies surrounding the noken system.

The noken system, also known as the tie system, is a unique method used in elections in certain districts in Papua. This system involves communities coming to a mutual agreement on electing leaders, from the President to local government representatives, based on their traditional values, culture, and wisdom.

What makes the noken system special is that it doesn’t rely on ballot papers like traditional elections. Instead, decisions are made through consensus, showcasing the community’s commitment to their customs and traditions in the democratic process.

In Indonesia, the legal system doesn’t just rely on written laws; it also values customary law as part of local wisdom. The Noken system is a prime example of how Indonesia aims to blend positive law and customary law within a constitutional democracy. However, there have been challenges noted by Pagaras, particularly in Central Papua and Papua Pegunungan where the noken system is in place.

This system has shown vulnerabilities to insecurity, leading to social conflicts between different groups. During elections, whether for national or regional positions, the noken system has resulted in tensions and divisions within the communities of Papua.

For instance, in Puncak Jaya, disputes over votes have disrupted the voting process. Pagaras believes that the noken system has shifted the concept of elections from being secret to being open, causing animosity among residents and decreasing community involvement due to the influence of tribal leaders in political decisions, ultimately encouraging corrupt practices like vote-buying.

Pagaras believes that the noken system has shifted the concept of elections from being secret to being open, causing animosity among residents and decreasing community involvement due to the influence of tribal leaders in political decisions, ultimately encouraging corrupt practices like vote-buying.

Certainly, under the constitution, the state upholds and acknowledges customary law communities and their traditional rights. This is reinforced by Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. The state recognises and respects customary law community units and their traditional rights as long as they are still in existence and in line with societal development and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia, as stipulated in the Constitution.

In terms of the future use of the Noken system, Pagaras stressed the importance of adhering to KPU regulations and the principles of noken law. Additionally, Pagaras highlighted that there are four districts in Greater Mamberamo that have yet to conduct voting due to limited helicopter availability for transporting logistics to the area, compounded by unpredictable weather conditions.

Ensuring the security of ballot boxes is also a top priority for Pagaras. For instance, during the 2019 elections in Intan Regency, there was an incident of missing ballot boxes, leading to delays in vote tallying. Pagaras also expressed disappointment over the destruction of ballot boxes in Paniai Regency during the distribution process on Monday (12/02/2024). Despite logistical misunderstandings, Pagaras was thankful that there was no interference from the Armed Criminal Group (KKB) or Political Criminal Group (KKP).

A Collective Effort for Peaceful Elections in Papua
The collaborative efforts of security forces in Papua to ensure the smooth running of the 2024 election process serve as a clear demonstration of their united commitment to fostering peaceful elections. The launch of Operation Mantap Brata Cartenz, specifically aimed at securing the presidential and vice-presidential elections, highlights the critical steps being taken to address potential security challenges during the campaign period, particularly with the establishment of three New Autonomous Regions (DOB) in Papua.

The Carstenz Peace Task Force has identified nine vulnerable areas, including Yahukimo, Mimika, Intan Jaya, Dogiyai, Puncak, Nduga, Mimika, Jayawijaya, and Jayapura Regencies, as key focus areas for monitoring and securing the election process. The synergy between local governments, security forces, and community leaders is essential in ensuring the smooth distribution of election logistics and the orderly conduct of voting.

In addition to these efforts, initiatives such as the Spiritual Awakening Service (KKR) and the Indonesian Prayer Concert, organised by the Papua Regional Police in collaboration with the Religious Harmony Forum (FKUB), underscore another dimension of commitment towards creating a peaceful election environment. The success of the elections in Papua hinges significantly on the support and active participation of the Papuan people, who have played a crucial role in maintaining peace and order throughout the electoral process.

Echoing the sentiments of Police Commissioner Faizal Ramadhan, Head of the Cartenz Peace Task Force, in his recent press statement on Thursday (15/2/2024), the 2024 General Election (Pemilu) process in Papua has been deemed successful, safe, and peaceful. Pagaras expressed his gratitude for the smooth conduct of the democratic process in Papua, noting the minimal interference from armed criminal groups (KKB) and political criminal groups (KKP).

Pagaras’ Conclusion

The recent elections in Papua have shown a great success in terms of implementation and voter participation. This achievement is a testament to the collective awareness and commitment of all stakeholders in upholding democracy in the region. It highlights the importance of collaboration between the government and society in ensuring the progress of democracy in Indonesia.

The success of the elections in Papua can be attributed to the adherence to technical decisions made by the local General Election Commission (KPU) and compliance with relevant laws and regulations. By following the principles and guidelines set for organizing elections, we can enhance the legitimacy of the government and elected representatives, both at home and on the international stage.

In conclusion, the successful implementation of elections in Papua is a testament to the dedication and hard work of all those involved. It is a reflection of our collective commitment to upholding democracy and ensuring a better future for our country. Let us continue to work together towards building a stronger and more inclusive democratic society in Indonesia.

Shalom, Godbless!

Herdy Ezra Wayoi
Head of PAGARAS NGO
Papuan Hardline