Pandangan Pagaras Terhadap Isu Strategis di Empat Daerah Otonomi Baru Papua

Jayawijaya, 03 Mei 2024

Upaya pemerintah mempercepat pembangunan di empat daerah otonomi baru Papua merupakan langkah yang sangat positif dan penting untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Papua dan daerah lain di Indonesia. Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah otonomi baru dimaksud, akan membuka peluang baru bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di Papua dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional secara lebih merata.

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, bandara, pelabuhan, dan listrik merupakan fondasi utama yang diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas ke layanan dasar. Dengan adanya infrastruktur yang memadai, perdagangan, investasi, dan pariwisata dapat berkembang pesat di Papua, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Pagaras mencermati pernyataan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri, Yusharto Huntoyungo, terkait isu strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di empat daerah otonomi baru, yakni Propinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, yang disampaikan melalui siaran pers, Sabtu, 23/03/2024. Hasil identifikasi ini dapat dijadikan dijadikan referensi penguatan strategi kebijakan percepatan pembangunan.

Adapun isu strategi tersebut meliputi optimalisasi kualitas otonomi daerah, pengendalian inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem, sinergi kebijakan dan program nasional, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta transformasi digital pemerintahan. Pagaras berharap Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah) di empat DOB Papua, sudah in line untuk menyusun strategi kebijakan yang berkaitan dengan isu strategis dimaksud.

Optimalisasi otonomi daerah berjalan sukses jika daerah berhasil melaksanakan enam urusan wajib pelayanan dasar, meliputi kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman dan perumahan, ketenteraman dan ketertiban, serta pekerjaan umum dan tata wilayah. Hal tersebut dapat menjadi ukuran untuk optimalisasi kualitas otonomi daerah. Sementara itu, isu strategis tentang pengendalian inflasi daerah dan kemiskinan ekstrem pada dasarnya berkaitan dengan keseimbangan antara penawaran dan permintaan sehingga produk yang dihasilkan tidak membebani masyarakat karena harganya yang terlalu tinggi.

Pagaras mengapresiasi upaya pemerintah daerah yang telah dilakukan. Sebagai contoh, pemerintah daerah Propinsi Papua Pegunungan membantu masyarakat untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, berbagai macam intervensi memperbaiki rumah layak huni sehingga bisa menjadi aset bagi masyarakat ini pun bisa menjadi salah satu strategi untuk mengeluarkan masyarakat dari kategori miskin ekstrem. Pagaras mengingatkan bahwa untuk menghasilkan strategi kebijakan yang berkualitas diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, SDM juga harus terus ditingkatkan agar kapasitas para penyusun kebijakan semakin baik, serta transformasi digital pemerintahan perlu diupayakan lebih maksimal agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat semakin mudah dan cepat.

Pagaras melihat bahwa ini merupakan tanggung jawab beruntun sampai dengan ASN yang ada di propinsi untuk dapat menciptakan cara-cara baru untuk mempercepat pembangunan guna mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Pagaras melihat bahwa percepatan pembangunan bisa dilakukan melalui strategi kebijakan berbasis inovasi. Percepatan pembangunan tersebut nantinya dapat dilihat dari peningkatan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) propinsi.

Melihat usia empat DOB Papua yang relative baru, Pagaras mengharapkan ada pendampingan pusat terhadap daerah-daerah otonomi baru untuk mendesain dan mengkonstruksikan strategi kebijakan pemerintah daerah melalui program-program kegiatan yang inovatif. Pagaras meyakini bahwa inovasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan daya saing dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah.

Shalom, Tuhan Jaga

Herdy Ezra Wayoi
Ketua LSM PAGARAS
Papua Garis Keras

Download the Press Release Here

English Version

Pagaras Response on Strategic Issues in Four New Autonomous Regions of Papua
Jayawijaya, May 3, 2024

The government’s efforts to accelerate development in the four new autonomous regions of Papua are a very positive and crucial step in reducing the development gap between Papua and other regions in Indonesia. The development of infrastructure and human resources in these new autonomous regions will create new opportunities for local communities to improve the welfare of the people in Papua and participate more evenly in national development. Infrastructure development such as roads, airports, ports, and electricity is essential for driving economic growth and improving access to basic services. With adequate infrastructure, trade, investment, and tourism can flourish in Papua, leading to the creation of new jobs and a reduction in poverty levels in the region.

Pagaras has taken note of the statement made by the Head of the Domestic Policy Strategy Agency at the Ministry of Home Affairs, Yusharto Huntoyungo, regarding strategic issues in accelerating development in the four new autonomous regions, namely South Papua Province, Central Papua, Papua Pegunungan, and Southwest Papua, as conveyed through a press release on Saturday, 23/03/2024. This identification can serve as a reference for strengthening policy strategies for accelerating development.

The strategic issues include optimizing the quality of regional autonomy, controlling regional inflation and extreme poverty, policy synergy and national programs, human resource capacity development, and government digital transformation. Pagaras hopes that the Regional Development Planning and Innovation Agency (Bapperida) in the four new autonomous regions of Papua are aligned in formulating policy strategies related to these strategic issues.

Regional autonomy optimization is successful when regions effectively implement six mandatory basic service affairs, including health, education, social, settlements and housing, security and order, as well as public works and spatial planning. This can serve as a measure for optimizing the quality of regional autonomy. Meanwhile, the strategic issues of controlling regional inflation and extreme poverty are fundamentally related to the balance between supply and demand so that the products produced do not burden the population due to excessively high prices.

Pagaras appreciates the efforts made by local governments. For example, the local government of Mountain Papua Province is assisting the community in reducing extreme poverty by various interventions to improve livable housing, which can become an asset for the community and a strategy to lift people out of extreme poverty. Pagaras reminds that quality policy strategies require synergy between the central and regional governments. Additionally, human resources must be continuously improved to enhance the capacity of policy makers, and digital government transformation needs to be maximized for easier and faster governance at the local level.

Pagaras sees that it is the successive responsibility of all civil servants in the province to create new ways to accelerate development in order to achieve the set goals. Accelerating development can be achieved through innovative policy-based strategies. This acceleration can be measured through the increase in the measurement results of the Provincial Innovation Index (IID).

Considering the relatively new age of the four new autonomous regions of Papua, Pagaras hopes for central support for these regions to design and construct government policy strategies through innovative programs. Pagaras believes that innovation plays a crucial role in improving competitiveness and accelerating economic development in the region.

Shalom, Godbless!

Herdy Ezra Wayoi
Head of PAGARAS NGO
Papuan Hardline