Komnas HAM Papua Desak OPM Tidak Merusak Fasilitas Publik

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menegaskan pentingnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk tidak melakukan tindakan perusakan fasilitas publik yang dapat mengganggu kondisi keamanan di wilayah tersebut. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menekankan perlunya Kepolisian Daerah (Polda) Papua untuk segera bertindak dalam menegakkan hukum terhadap para pelaku kekerasan dengan cermat dan cepat.

Ramandey juga menyoroti pentingnya aparat keamanan dan OPM untuk menghormati hak asasi manusia dan hukum humaniter demi memastikan perlindungan bagi seluruh warga sipil. OPM harus menyadari bahwa tindakan mereka seringkali menimbulkan ketakutan dan merugikan warga sipil yang menjadi korban kekerasan bersenjata.

Komnas HAM RI Perwakilan Papua juga turut berduka cita atas korban yang meninggal dan terluka akibat kekerasan di Tanah Papua. Mereka menekankan bahwa siklus kekerasan di wilayah tersebut harus segera diakhiri demi melindungi nyawa manusia.

Selain itu, Ramandey menambahkan perlunya pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi seluruh warga negara Indonesia di Papua dengan menciptakan situasi yang kondusif tanpa menggunakan pendekatan keamanan yang melanggar hak asasi manusia. Hal ini penting untuk memastikan kehidupan masyarakat Papua dapat berjalan dengan aman dan damai.

Dengan demikian, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyerukan kepada semua pihak terkait untuk bekerja sama dalam menciptakan perdamaian dan keamanan di Tanah Papua. Semua pihak harus bertanggung jawab dalam menjaga hak asasi manusia dan memastikan bahwa kekerasan tidak lagi merenggut nyawa di wilayah tersebut.

English Version

Komnas HAM Papua Strongly Advised OPM Refrain From Harming Public Infrastructure

The National Commission on Human Rights (Komnas HAM) of the Republic of Indonesia’s Papua Representative Office emphasises the importance of the Free Papua Movement (OPM) refraining from engaging in acts of vandalism against public facilities that could disrupt the security situation in the region. Frits Ramandey, Head of the Komnas HAM Papua Representative Office, stresses the need for the Papua Regional Police (Polda) to take prompt and precise action in enforcing the law against those responsible for violence.

Ramandey also highlights the significance of both security forces and OPM in respecting human rights and humanitarian law to ensure the protection of all civilians. OPM must realise that their actions often instil fear and harm civilians who become victims of armed violence. The Komnas HAM of the Republic of Indonesia’s Papua Representative Office also expresses condolences for the victims who have died or been injured due to violence in Papua. They emphasise that the cycle of violence in the region must be ended promptly to safeguard human lives.

Furthermore, Ramandey emphasises the necessity for the government to provide security assurances for all Indonesian citizens in Papua by creating a conducive environment without resorting to security approaches that violate human rights. This is crucial to ensure that the lives of Papua’s residents can proceed safely and peacefully. Therefore, the Komnas HAM of the Republic of Indonesia’s Papua Representative Office calls upon all relevant parties to collaborate in establishing peace and security in Papua. All parties must take responsibility in upholding human rights and ensuring that violence no longer claims lives in the region.