Pandangan Pagaras Terkait Pendidikan di Papua dan Visi Indonesia Emas 2045

Jayawijaya, 22 Juni 2024
Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, yang harus diperoleh tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, suku, etnis, agama, atau gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan di Tanah Papua sangat penting untuk memberdayakan masyarakat dan menciptakan pembangunan manusia yang lebih baik.

Masih terdapat masalah dalam ketersediaan guru pendidikan dasar di Tanah Papua, yang berdampak pada rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di wilayah tersebut. Perbedaan kualitas pendidikan antara Indonesia bagian Barat dan Timur, seperti Tanah Papua, masih menjadi perhatian utama. Banyak anak di wilayah Timur yang tidak mendapatkan akses ke pendidikan yang layak.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menegaskan pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Papua. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjadikan Papua sejajar dengan daerah lain di Indonesia, mengingat potensi besar yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Salah satu fokus utama dari Inpres Nomor 9 tahun 2020 adalah mempercepat pembangunan sumber daya manusia unggul, inovatif, dan berkarakter di Tanah Papua, dengan memperhatikan konteks lokal dan kebutuhan Orang Asli Papua (OAP). Hal ini sesuai dengan semangat Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, pendidikan di Tanah Papua dapat ditingkatkan sehingga masyarakat setempat memiliki kecakapan hidup yang lebih baik. Hal ini akan membantu menciptakan masyarakat madani dan modern yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan amanat UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Potret Kurikulum Indonesia Dalam Kontekas Papua
Papua merupakan wilayah yang sangat unik, baik dari segi geografis, budaya, maupun sejarahnya. Oleh karena itu, penerapan kurikulum nasional di Papua tidak akan berhasil secara optimal. Menurut Pagaras, jika pemerintah pusat berorientasi pada menciptakan kurikulum yang dapat meningkatkan kualitas institusi pendidikan untuk bersaing di tingkat internasional, Papua akan semakin tertinggal karena masih menghadapi masalah akses pendidikan yang belum terselesaikan sepenuhnya.

Salah satu contoh masalah utama adalah rendahnya tingkat kehadiran guru di sekolah-sekolah di daerah pedalaman Papua. Masalah pendidikan di Papua masih sangat mendasar, terutama dalam hal akses pendidikan dasar yang sulit. Tanpa akses yang memadai, bagaimana masyarakat Papua bisa diharapkan untuk memiliki kemampuan menghadapi perubahan di masa depan? Kemampuan literasi yang baik sangat penting, karena tanpa itu, sulit bagi mereka untuk mencari solusi atau memahami situasi dengan baik.

Diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan pendidikan di Papua, termasuk peningkatan akses pendidikan dasar, peningkatan kualitas guru, dan peningkatan kemampuan literasi masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, Papua dapat mengatasi tantangan-tantangan pendidikan yang dihadapinya dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Kegiatan Sadar Literasi di Papua
Pagaras mengambil inspirasi dari program yang dilakukan oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) dalam mengembangkan literasi anak melalui Program Piloting. Program ini dirancang untuk memberikan panduan kepada sekolah, orangtua, dan masyarakat agar lebih mendukung pengembangan literasi anak. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan, termasuk peningkatan kapasitas guru, sekolah, dan komunitas, serta memberikan parenting literasi kepada orangtua.

Program yang dikenal dengan nama Wahana Literasi ini pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, dan kemudian diteruskan di Kabupaten Biak, Kabupaten Asmat, dan Kabupaten Jayawijaya. Selain itu, program ini juga berhasil menciptakan 24 rumah baca di berbagai kabupaten di Papua, dengan dukungan tutor sukarelawan dari setiap kampung.

Pagaras juga melihat keperluan untuk mengadakan pelatihan dan pembinaan bagi para pendidik dan orang tua di Papua agar mereka dapat memberikan dukungan yang optimal dalam meningkatkan literasi anak-anak. Penguatan kurikulum literasi yang relevan dengan budaya dan kebutuhan lokal juga perlu diperhatikan dalam menyusun program pelatihan ini. Melalui pelatihan guru dan tutor, serta kelas-kelas membaca di rumah baca, beberapa buku anak telah berhasil diterbitkan. Dengan cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan anak-anak, minat baca mereka semakin meningkat. Pagaras sangat mendukung upaya untuk meningkatkan kemampuan literal membaca anak-anak, sekaligus memahami isi dari apa yang mereka baca.

Sejak program ini diinisiasi pada tahun 2018, tercatat bahwa kemampuan membaca dengan pemahaman anak-anak meningkat signifikan, dari 46,63 persen menjadi 62,28 persen pada tahun 2022. Hal ini didukung oleh data sampel siswa sebanyak 1.649.

Melihat contoh berhasil diatas, Pagaras meminta pemerintah daerah memperbanyak program-program kolaboratif yang yang terstruktur dan berkelanjutan. Turunan dari program harus memberikan akses dan fasilitas yang memadai bagi anak-anak Papua untuk meningkatkan kemampuan literasi mereka. Pagaras mendorong pemerintah daerah untuk membuka kerjasama antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan pihak swasta sangat penting dalam upaya ini.

Visi Indonesia Emas 2045
Visi Indonesia Emas 2045 adalah sebuah cita-cita besar bagi negara ini. Pemerintah, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, telah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mendukung visi tersebut, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia agar dapat bersaing secara ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, dan pelayanan publik di tingkat global.

Meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar, mengelola negara sebesar Indonesia bukanlah hal yang mudah. Dengan 17 ribu pulau, 718 bahasa daerah, 1.300 suku, 279 juta penduduk, serta keanekaragaman flora, fauna, biota laut, ekosistem, dan sumber daya alam yang melimpah, tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. Namun, pemerintah dan seluruh komponen bangsa tetap optimis bahwa visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai.

Anak-anak merupakan aset berharga bagi masa depan Indonesia Emas 2045. Saat ini, terdapat 84,4 juta anak di bawah usia 18 tahun yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Pemerintah perlu memastikan pemenuhan hak-hak anak serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak Indonesia. Hal ini juga penting untuk dilakukan di wilayah Papua, dimana program-program pembangunan sumber daya manusia harus terus berlanjut untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Pagaras mewawancarai Marani, seorang guru di Jayapura, yang juga orang tua dari siswi penerima beasiswa ADIK. Ia berharap manfaat dari program ini juga dapat dinikmati oleh seluruh pelajar di Papua. Selain itu, program Dana Indonesiana yang dikelola oleh Kemendikbudristek juga memberikan dampak positif bagi komunitas kreatif dan kebudayaan di Jayapura. Melalui berbagai program ini, generasi muda Papua berpeluang untuk berpartisipasi dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Dengan kerja keras dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, Indonesia dapat meraih visi besar ini. Semua elemen bangsa harus bersatu dan berkontribusi untuk menciptakan Indonesia Emas 2045 yang sejahtera dan berdaya saing di dunia internasional.

Konteks Papua
Negara telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan kualitas hidup di Papua sejak bergabung dengan NKRI pada tahun 1963. Meskipun begitu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua tetap menjadi yang terendah di antara 37 provinsi di Indonesia hingga tahun 2024. Dengan adanya enam provinsi di Papua dan total penduduk mencapai 4,30 juta jiwa, pertanyaan muncul mengenai pengelolaan sumber daya finansial dari APBN, APBD, DAU, dan Otsus selama setengah abad terakhir.

Pertanyaan penting yang harus dijawab adalah siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya finansial dan pengembangan pendidikan di Papua. Apakah langkah-langkah yang diambil sudah cukup efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan, tingkat kriminalitas, dan keterbelakangan di wilayah tersebut? Apakah ada upaya nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dasar?

Dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045, Pagaras mengingatkan pemerintah untuk memberikan catatan khusus dan perhatian untuk Papua agar tidak tertinggal dalam pembangunan nasional. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sama untuk mengevaluasi kebijakan yang telah dilakukan dan mencari solusi yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap wilayah di Indonesia, termasuk Papua, dapat menikmati kemajuan dan kesejahteraan yang sama. Dengan kerja sama dan komitmen yang kuat, kita dapat menciptakan perubahan positif dan memberikan harapan bagi masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pandangan Pagaras
Merdeka Belajar untuk Papua harus dilihat dengan perspektif yang berbeda. Meskipun sudah ada upaya-upaya dari organisasi masyarakat atau komunitas di tingkat lokal, namun keberlanjutan program tersebut masih menjadi tanda tanya. Pemerintah, yang memiliki alokasi anggaran pendidikan yang besar untuk Papua, harus memastikan bahwa dana tersebut benar-benar tersalurkan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Pagaras melihat, sangat penting untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kondisi dan kebutuhan anak-anak di Papua. Budaya lokal seperti meramu, berburu, dan mencari damar seringkali membuat anak-anak terhalang untuk mengikuti pendidikan formal. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian agar kurikulum dapat dijalankan dengan baik di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Pemenuhan kebutuhan generasi penerus bangsa, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan, harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pagaras menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur di Papua, baik dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo maupun di masa pemerintahan selanjutnya.

Dengan demikian, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan Merdeka Belajar di Papua. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap anak di Papua mendapatkan akses pendidikan yang layak dan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Hal ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi kemajuan Papua dan Indonesia secara keseluruhan.

Shalom, Tuhan Jaga

Herdy Ezra Wayoi
Ketua LSM PAGARAS
Papua Garis Keras

Download the Press Release Here

English Translation

Pagaras’ Views Concerning Education in Papua Related to the
Vision of a Golden Indonesia 2045
Jayapura, June 22, 2024

Education is a fundamental right for every citizen of Indonesia, which should be obtained without discrimination based on social status, economic background, ethnicity, religion, or gender. Ensuring equal access and improving the quality of education in Papua is crucial to empower the community and foster better human development. The shortage of elementary school teachers in Papua remains a significant issue, leading to a low Human Development Index in the region. Disparities in the quality of education between Western and Eastern parts of Indonesia, such as Papua, continue to be a major concern. Many children in the Eastern region lack access to adequate education.

Presidential Instruction Number 9 of 2020 on Accelerating the Development of Welfare in Papua and West Papua Provinces emphasises the importance of enhancing the quality of education in Papua. All stakeholders must collaborate to bring Papua on par with other regions in Indonesia, given the immense potential of the area. One of the main focuses of Presidential Instruction Number 9 of 2020 is to accelerate the development of exceptional, innovative, and characterful human resources in Papua, taking into account the local context and the needs of the Indigenous Papuans. This aligns with the Nawacita spirit of building Indonesia from the periphery.

Through collective efforts and strong commitment, education in Papua can be improved, enabling the local community to have better life skills. This will help create a civilised and modern society grounded in the values of Pancasila, in accordance with the mandate of Law No. 20 of 2003 on the National Education System.

Portrait of the Indonesian Curriculum in the Papuan Context
Papua is a region that is truly unique, both in terms of its geography, culture, and history. Therefore, the implementation of the national curriculum in Papua may not be successful optimally. Pagaras sees, if the central government focuses on creating a curriculum that can enhance the quality of educational institutions to compete internationally, Papua will fall behind even further due to ongoing issues with educational access.

One major issue is the low attendance of teachers in schools in remote areas of Papua. The education challenges in Papua are still fundamental, especially regarding the difficulty in accessing basic education. Without adequate access, how can the people of Papua be expected to have the ability to face future changes? Good literacy skills are crucial, as without them, it is difficult for them to find solutions or understand situations effectively.

Real efforts are needed to improve education in Papua, including enhancing access to basic education, improving teacher quality, and increasing the literacy skills of the community. Only through a comprehensive and sustainable approach can Papua overcome the educational challenges it faces and provide better opportunities for future generations.

Literacy Awareness in Papua
Pagaras draws inspiration from the program conducted by Wahana Visi Indonesia (WVI) in developing children’s literacy through the Piloting Program. This program is designed to provide guidance to schools, parents, and communities to better support children’s literacy development. Various activities have been implemented, including improving the capacity of teachers, schools, and communities, as well as providing literacy parenting to parents. The program, known as Wahana Literasi, was first implemented in Jayapura Regency, and then continued in Biak Regency, Asmat Regency, and Jayawijaya Regency. Additionally, the program has successfully established 24 reading houses in various districts in Papua, with the support of volunteer tutors from each village.

Pagaras also recognises the need to provide training and mentoring for educators and parents in Papua so that they can provide optimal support in enhancing children’s literacy. Strengthening a literacy curriculum that is relevant to the culture and local needs is also crucial in designing this training program. Through teacher and tutor training, as well as reading classes in reading houses, several children’s books have been successfully published. With stories that resonate with children’s lives, their interest in reading has increased. Pagaras strongly supports efforts to enhance children’s literal reading skills, while understanding the content of what they read.

Since the initiation of this program in 2018, it has been noted that children’s reading comprehension skills have significantly improved, from 46.63 percent to 62.28 percent in 2022. This is supported by data from a sample of 1,649 students. Seeing the successful example above, Pagaras urges local governments to increase collaborative programs that are structured and sustainable. Derivatives of the program should provide adequate access and facilities for Papua’s children to enhance their literacy skills. Pagaras encourages local governments to establish partnerships between the government, educational institutions, local communities, and the private sector, which are crucial in this effort.

Golden Indonesia Vision 2045
The Golden Indonesia 2045 vision is a great aspiration for this country. The government, through the Ministry of National Development Planning/Bappenas, has formulated the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2025-2045 to support this vision, which aims to make Indonesia a sovereign, advanced, and sustainable archipelagic state.

The goal is to improve the quality of life of the Indonesian people so that they can compete economically, politically, in terms of security, socio-culturally, and in public services at a global level. Despite Indonesia’s vast potential, managing a country as large as Indonesia is not an easy task. With 17 thousand islands, 718 regional languages, 1,300 ethnic groups, 279 million inhabitants, as well as diverse flora, fauna, marine biota, ecosystems, and abundant natural resources, the challenges faced are becoming increasingly complex. However, the government and all components of the nation remain optimistic that the Golden Indonesia 2045 vision can be achieved.

Children are valuable assets for the future of Golden Indonesia 2045. Currently, there are 84.4 million children under the age of 18 who will become the next generation of the nation. The government needs to ensure the fulfillment of children’s rights and provide equal opportunities for all Indonesian children. This is also important to be done in Papua, where human resource development programs must continue to achieve the Golden Indonesia 2045 vision.

Marani, a teacher in Jayapura, welcomes the ADIK scholarship program provided by the government for her daughter. She hopes that the benefits of this program can also be enjoyed by all students in Papua. In addition, the Indonesiana Fund program managed by the Ministry of Education and Culture also has a positive impact on the creative and cultural community in Jayapura. Through these various programs, the young generation of Papua can continue to develop towards Golden Indonesia 2045.

With hard work and collaboration between the government, society, and various stakeholders, Indonesia can achieve this great vision. All elements of the nation must unite and contribute to creating a prosperous and competitive Golden Indonesia 2045 in the international arena.

In Context of Papua
The country has implemented various policies and programs to improve the quality of life in Papua since joining the Republic of Indonesia in 1963. However, the Human Development Index (HDI) in Papua remains the lowest among the 37 provinces in Indonesia until 2024. With six provinces in Papua and a total population of 4.30 million people, questions arise about the management of financial resources from the National Budget, Regional Budgets, General Allocation Fund (DAU), and Special Autonomy Funds over the past half century.

The crucial question that needs to be answered is who is responsible for the management of financial resources and the development of education in Papua. Have the steps taken been effective enough to address issues of poverty, crime rates, and underdevelopment in the region? Are there real efforts to enhance the quality of human resources in basic education?

In order to achieve the Golden Indonesia 2045 vision, it is important for the government to pay special attention to Papua to ensure it does not lag behind in national development. The central and regional governments must collaborate to evaluate existing policies and seek better solutions to enhance the well-being of the people in Papua.

Pagaras Point of View
The concept of Merdeka Belajar for Papua must be approached with a different perspective. Despite efforts from local community organisations or groups, the sustainability of these programs remains uncertain. The government, with a significant budget allocation for education in Papua, must ensure that these funds are properly disbursed and aligned with the needs of the region.

It is crucial to tailor the educational curriculum to the conditions and requirements of children in Papua. Local customs such as foraging, hunting, and gathering resin often hinder children from engaging in formal education. Therefore, adjustments are necessary to ensure that the curriculum can be effectively implemented in remote and hard-to-reach areas.

Meeting the needs of the next generation, particularly in education and healthcare, should be comprehensive and integrated between the central and regional governments. It is essential to emphasise the development of human resources and infrastructure in Papua, both under President Joko Widodo’s administration and in the future.

Strong collaboration between the government, community, and private sector is essential to achieve the goals of Merdeka Belajar in Papua. All parties must work together to ensure that every child in Papua has access to quality education that aligns with their potential. This will serve as a long-term investment in the progress of Papua and Indonesia as a whole.

Shalom, Godbless!

Herdy Ezra Wayoi
Head of PAGARAS NGO
Papuan Hardline