Tindak Lanjut Indonesia Setelah Sukses Menggelar World Water Forum ke-10

World Water Forum ke-10 yang berlangsung pada 18–25 Mei 2024 menorehkan sejarah dengan menghasilkan Ministerial Declaration atau Deklarasi Menteri untuk pertama kalinya dalam 30 tahun penyelenggaraan Forum Air Sedunia. Deklarasi ini merupakan bukti komitmen diplomatik Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan air global.

Tiga komitmen utama tercantum dalam Deklarasi Menteri World Water Forum ke-10. Pertama, usulan penetapan Hari Danau Dunia (World Lake Day) sebagai upaya krusial dalam menjaga kelestarian danau di seluruh dunia. Kedua, peningkatan pengelolaan sumber daya air secara terpadu di pulau-pulau kecil (Integrated Water Resources Management on Small Islands), menunjukkan komitmen untuk saling mendukung dan berkolaborasi dalam menangani isu air di wilayah tersebut. Ketiga, pembentukan pusat unggulan untuk ketahanan air dan iklim (Center of Excellence) bertujuan untuk mengembangkan kapasitas, berbagi pengetahuan, dan memanfaatkan fasilitas unggul dalam mendorong pengelolaan air dan sanitasi yang optimal.

Dadang Rukmana, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Anggota Sekretariat Nasional World Water Forum ke-10, menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret sebagai tindak lanjut dari Ministerial Declaration dan hasil World Water Forum ke-10.

Langkah pertama adalah pembentukan komite internal untuk menindaklanjuti usulan Hari Danau Dunia (World Lake Day). Komite ini akan menyusun konsep yang diperlukan jika gagasan World Lake Day nanti disetujui dan diproses di UN. Proses ini akan dikoordinasikan oleh Kementerian Luar Negeri, ungkap Dadang Rukmana dalam acara Talk Show bersama Metro TV di Jakarta, Senin, 01/07/2024.

Rencana Aksi Hari Danau Dunia
Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri telah berupaya keras untuk menggalang dukungan penetapan Hari Danau Dunia dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Dengan lebih dari 130 negara yang telah memberikan persetujuannya pada penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Bali, Indonesia optimis bahwa Hari Danau Dunia akan disahkan oleh Sidang Majelis Umum PBB pada target bulan Oktober tahun 2024. “Keberhasilan ini menjadi momen bersejarah karena Hari Danau Dunia lahir dari Bali,” ujar Tri Tharyat.

Kerja Sama dengan Belanda
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air secara terpadu di pulau-pulau kecil. Kerjasama strategis telah dibangun dengan Pemerintah Belanda serta organisasi internasional seperti Integrated Water Resources Association (IWRA), Pacific Island Forum (PIF), dan Resilient and Sustainable Islands Initiative (RESI).

Meskipun pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki sumber air yang melimpah, mayoritasnya berupa air laut. Kebutuhan mendesak adalah air tawar yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendekatan terintegrasi diperlukan untuk menyediakan dan mengelola air tawar secara efisien di pulau-pulau kecil.

Dadang Rukmana menekankan bahwa kolaborasi ini tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lain, khususnya negara-negara di kawasan selatan dan kepulauan, untuk mengatasi tantangan serupa dalam mengelola sumber daya air.

Gugus Tugas dalam Center of Excellence
Sebagai tindak lanjut pembentukan centre of excellence, sebuah gugus tugas internasional dibentuk, melibatkan Pemerintah Indonesia, Jepang, Belanda, dan organisasi internasional seperti IWRA. Revitalisasi Sabo Training Centre di Yogyakarta juga dilakukan untuk menjadi pusat fasilitasi berbagai aktivitas Water and Climate Resilience dan Kerja Sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation).

Badan Strategi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (BSDM PUPR) telah menyiapkan empat modul pelatihan dan sharing knowledge, antara lain Water Balance Analysis for River Basin Planning Training, Hydrology Data Interpretation, Hydrological Network to Support Water Resources Management, dan Flood Early Warning System.

“Tujuan pembentukan centre of excellence adalah untuk berbagi knowledge dalam penanganan masalah air dan perubahan iklim,” ujar Dadang Rukmana.

Selain keputusan politik dalam Ministerial Declaration, Pemerintah Indonesia juga menginisiasi kompilasi berbagai proyek pengelolaan air (Compendium of Concrete Deliverables) sebagai contoh dan penerapan di skala global. Kompendium ini memuat 113 proyek internasional percontohan di bidang air dan sanitasi dengan nilai total 9,4 miliar dolar AS yang akan diimplementasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia.

English Version

Indonesia Charting a Course Following a Successful 10th World Water Forum in Bali

The 10th World Water Forum, held from May 18-25, 2024, made history by producing a Ministerial Declaration for the first time in 30 years. This declaration stands as a testament to Indonesia’s diplomatic commitment to addressing global water challenges.

The Ministerial Declaration outlines three key commitments. Firstly, it proposes the establishment of World Lake Day to emphasize the critical importance of preserving lakes worldwide. Secondly, it underscores the need for integrated water resource management on small islands, signifying a commitment to collaboration and mutual support in tackling water issues in these vulnerable regions. Lastly, it aims to create a Center of Excellence for water and climate resilience, focusing on capacity building, knowledge sharing, and leveraging advanced facilities to promote optimal water management and sanitation practices.

Dadang Rukmana, Head of the Human Resource Development Agency (BPSDM) of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) and a member of the World Water Forum ke-10 National Secretariat, highlighted that the Indonesian government has taken concrete steps to implement the Ministerial Declaration and the outcomes of the 10th World Water Forum.

The first step involves the formation of an internal committee to follow up on the proposal for World Lake Day. This committee will develop the necessary concepts should the idea of World Lake Day be approved and processed by the UN. The Ministry of Foreign Affairs will coordinate this process, as stated by Dadang Rukmana during a talk show with Metro TV in Jakarta on Monday, July 1, 2024.

Action Plan Realizing World Lake Day
Indonesia is confident that the United Nations General Assembly will adopt the World Lake Day resolution by October 2024. Tri Tharyat, Director General of Multilateral Cooperation at the Ministry of Foreign Affairs, stated that the Ministry has been actively seeking support for the designation of World Lake Day during the UN General Assembly sessions.

With over 130 countries already approving the 10th World Water Forum to be held in Bali, Indonesia believes this momentum will lead to the successful establishment of World Lake Day. “This achievement is a historic moment as World Lake Day originates from Bali,” said Tri Tharyat.

The Cooperation with the Netherlands
The Indonesian government is dedicated to enhancing integrated water resource management in its small islands. Strategic partnerships have been established with the Dutch government and international organizations such as the Integrated Water Resources Association (IWRA), Pacific Island Forum (PIF), and Resilient and Sustainable Islands Initiative (RESI).

Although Indonesia’s small islands possess abundant water resources, most of it is seawater. The pressing need is for freshwater that can be utilized for daily life. Therefore, an integrated approach is essential to provide and manage freshwater efficiently in these islands.

Dadang Rukmana stresses that this collaboration is not only crucial for Indonesia but also for other nations, particularly those in the southern regions and archipelagic countries, in addressing similar challenges related to water resource management.

Task Force for the Center of Excellence
Following the establishment of a center of excellence, an international task force was formed, comprising the Indonesian Government, Japan, the Netherlands, and international organizations like the International Water Resources Association (IWRA). The Sabo Training Centre in Yogyakarta has been revitalized to serve as a hub for facilitating various activities related to Water and Climate Resilience and South-South Cooperation.

The Directorate General of Human Resources Development of the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) has prepared four training and knowledge-sharing modules, including Water Balance Analysis for River Basin Planning Training, Hydrology Data Interpretation, Hydrological Network to Support Water Resources Management, and Flood Early Warning System.

“The establishment of this center of excellence aims to share knowledge in addressing water and climate change issues,” stated Dadang Rukmana.

In addition to the political commitments outlined in the Ministerial Declaration, the Indonesian Government also initiated the compilation of various water management projects (Compendium of Concrete Deliverables) as examples and applications on a global scale. This compendium includes 113 international pilot projects in the fields of water and sanitation, totaling US$9.4 billion, which will be implemented by the National Development Planning Ministry/National Development Planning Agency of the Republic of Indonesia.