Peringatan dan Himbauan Kepada Pemerintah Dalam KonteksMembangun Papua Sejahtera di Bawah Payung NKRI

Jayapura, 13 September 2024, Papua, sebuah provinsi yang terletak di ujung timur Indonesia, selalu menjadi perhatian utama dalam konteks pembangunan dan rekonsiliasi nasional. Dalam perspektif kebangsaan, Papua bukan hanya sekadar wilayah administratif, tetapi juga merupakan representasi dari keragaman budaya, sumber daya alam yang melimpah, serta tantangan dan peluang yang perlu dikelola secara bijak. Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Papua memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang sejahtera dan berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan bangsa. PAGARAS menggarisbawahi bahwa tantangan dan masalah yang dihadapi Papua tidak dapat diabaikan, sehingga penting bagi kita untuk memperkuat rekonsiliasi dan keadilan dalam upaya membangun Papua yang sejahtera di bawah payung NKRI.

Keadilan menjadi salah satu pilar utama dalam membangun Papua yang sejahtera. Dalam konteks ini, PAGARAS mendesak agar keadilan sosial, ekonomi, dan politik harus menjadi landasan yang kuat dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil untuk memajukan Papua. Setiap warga Papua harus memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur yang memadai. Hal ini penting agar masyarakat Papua merasakan dampak positif dari pembangunan yang dilakukan. Tidak boleh ada sekat-sekat yang menghambat hak-hak dasar mereka, yang sering kali terabaikan dalam proses pembangunan. Pemerintah pusat harus memastikan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan di Papua benar-benar menguntungkan semua pihak tanpa membedakan suku, agama, atau asal usul mereka.

Keadilan juga berkaitan erat dengan pemberdayaan masyarakat lokal. PAGARAS mengingatkan pemerintah untuk selalu melibatkan masyarakat Papua dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Mereka yang paling memahami kondisi dan kebutuhan daerahnya, sehingga partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. Penguatan kapasitas masyarakat lokal akan menciptakan rasa memiliki yang lebih besar terhadap program-program pembangunan, sekaligus mendorong munculnya inisiatif-inisiatif lokal yang inovatif.

Salah satu isu sentral yang perlu diatasi adalah masalah ekonomi. Meskipun Papua kaya akan sumber daya alam, seperti mineral, hutan, dan potensi pariwisata, namun ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah besar. Pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan dan adil sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hasil dari kekayaan alam Papua dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh segelintir orang atau perusahaan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan memperkuat regulasi yang mengatur pengelolaan sumber daya alam agar lebih transparan dan akuntabel.

Keadilan dalam ekonomi juga mencakup pengembangan infrastruktur yang merata. Papua yang memiliki kondisi geografis yang menantang memerlukan perhatian khusus dalam hal pengembangan infrastruktur dasar. Jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya harus dibangun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, PAGARAS meminta pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah terpencil, agar aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik, seperti kesehatan dan pendidikan, semakin meningkat. Hal ini juga akan berkontribusi pada peningkatan perekonomian lokal.

Dari segi pendidikan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi tantangan di Papua. Banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga anak-anak di wilayah tersebut kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. UntukPenempatan guru-guru berkualitas dan penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai merupakan langkah yang harus diambil. Selain itu, program pendidikan yang berbasis pada kearifan lokal perlu dikembangkan agar anak-anak Papua tidak hanya mendapatkan pengetahuan akademis, tetapi juga memahami budaya dan tradisi mereka sendiri.

Kesehatan juga merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam mencapai keadilan sosial. Layanan kesehatan di Papua sering kali tidak sebanding dengan daerah lain di Indonesia. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, pemerataan tenaga medis, serta program kesehatan yang menjangkau masyarakat di daerah terpencil harus menjadi prioritas. Dalam hal ini, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa program-program kesehatan dapat berjalan dengan efektif.

Di sisi politik, keadilan harus terwujud melalui penguatan partisipasi politik masyarakat Papua. PAGARAS akan terus mengawal untuk memastikan masyarakat harus memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam berkontribusi pada proses politik, termasuk dalam pemilihan umum dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan daerah mereka. Pemberian ruang bagi aspirasi masyarakat lokal dalam kebijakan publik akan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap pembangunan daerah.

PAGARAS menegaskan bahwa keadilan menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena hal tersebut jelas berkonotasi pada tercapainya pertumbuhan ekonomi di Papua. Keberhasilan dalam menciptakan keadilan sosial, ekonomi, dan politik tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, tetapi juga akan memperkuat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Dengan adanya keadilan yang merata, Papua dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang diidamkan dan berfungsi sebagai motor penggerak bagi perkembangan ekonomi nasional.

Penting untuk diingat bahwa Papua adalah bagian integral dari NKRI. Sebagai provinsi yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, Papua tidak hanya berperan sebagai penyumbang bagi perekonomian nasional, tetapi juga sebagai daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan budaya dan pariwisata. Melalui pendekatan yang adil dan inklusif, Papua dapat menjadi model bagi daerah lain dalam hal pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Akhirnya, membangun Papua yang sejahtera adalah tanggung jawab bersama. Semua elemen masyarakat, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil harus bersinergi dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan. Hanya dengan upaya kolaboratif dan komitmen yang kuat, Papua dapat mencapai cita-cita kesejahteraan yang diharapkan, sekaligus memperkuat rekonsiliasi dan keadilan dalam bingkai NKRI. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya sebuah kata, tetapi harus menjadi semangat dan tindakan nyata dalam setiap langkah pembangunan di Papua.

Shalom, Tuhan Jaga

Herdy Ezra Wayoi
Ketua LSM PAGARAS
Papua Garis Keras

Download the Press Relase Here

English Version

Warning and Appeal to the Government in the Context of Building a Prosperous Papua Under the
Umbrella of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI)
Jayapura, September 13, 2024

Papua, a province located at the eastern tip of Indonesia, has always been a focal point in the context of national development and reconciliation. From a national perspective, Papua is not merely an administrative region but also a representation of cultural diversity, abundant natural resources, and challenges and opportunities that need to be wisely managed. As an integral part of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), Papua has great potential to become a prosperous area and significantly contribute to the nation’s progress. PAGARAS emphasizes that the challenges and issues faced by Papua cannot be ignored, making it essential for us to strengthen reconciliation and justice in the efforts to build a prosperous Papua under the umbrella of NKRI.

Justice serves as one of the main pillars in building a prosperous Papua. In this context, PAGARAS urges that social, economic, and political justice must be a strong foundation for every policy and action taken to advance Papua. Every Papuan citizen should have equal access to education, healthcare, job opportunities, and adequate infrastructure. It is crucial that the people of Papua feel the positive effects of the development undertaken. There should be no barriers that hinder their basic rights, which are often overlooked in the development process. The central government must ensure that the policies and programs implemented in Papua truly benefit all parties without discrimination based on ethnicity, religion, or background.

Justice is also closely related to empowering local communities. PAGARAS reminds the government to consistently involve the people of Papua in every stage of planning and executing development programs. They are the ones who best understand the conditions and needs of their region, making active community participation in decision-making processes vital. Strengthening the capacity of local communities will foster a greater sense of ownership over development programs while encouraging the emergence of innovative local initiatives.

One of the central issues that need to be addressed is the economic problem. Although Papua is rich in natural resources such as minerals, forests, and tourism potential, economic inequality remains a significant issue. Sustainable and fair resource management is necessary to ensure that the wealth derived from Papua’s natural resources can be enjoyed by the entire community, not just a select few or companies. One step that can be taken is to strengthen regulations governing natural resource management to be more transparent and accountable.

Economic justice also includes the equitable development of infrastructure. Papua, with its challenging geographical conditions, requires special attention in developing basic infrastructure. Roads, bridges, and other public facilities must be constructed with the needs of the community in mind. For this reason, PAGARAS calls on the government to prioritize infrastructure development that connects remote areas, thereby increasing community accessibility to public services such as healthcare and education. This will also contribute to the improvement of the local economy.

In terms of education, access to quality education remains a challenge in Papua. Many remote areas are difficult to reach, causing children in those regions to struggle to obtain a decent education. The placement of qualified teachers and the provision of adequate educational facilities are essential steps that must be taken. Additionally, localized educational programs based on cultural wisdom need to be developed so that Papuan children not only acquire academic knowledge but also understand their own culture and traditions.

Health is also a crucial aspect in achieving social justice. Healthcare services in Papua often do not compare favorably with those in other regions of Indonesia. The availability of adequate healthcare facilities, the equitable distribution of medical personnel, and health programs reaching remote communities must be prioritized. In this regard, collaboration between the central and regional governments is vital to ensure that health programs can run effectively.

Politically, justice must be realized through strengthening the political participation of the Papuan people. PAGARAS will continue to advocate for equal access and opportunities for the community to contribute to the political process, including in elections and decision-making related to the future of their region. Allowing space for local aspirations in public policy will enhance their sense of ownership and responsibility for regional development.

PAGARAS emphasizes that justice is a critical aspect as it clearly correlates with achieving economic growth in Papua. Success in creating social, economic, and political justice will not only enhance the welfare of the Papuan people but also strengthen unity within the framework of NKRI. With equitable justice, Papua can achieve the desired level of prosperity and serve as a driving force for national economic development.

It is important to remember that Papua is an integral part of NKRI. As a province with abundant natural wealth, Papua plays a significant role not only as a contributor to the national economy but also as a region with great potential in cultural and tourism development. Through a fair and inclusive approach, Papua can become a model for other regions in terms of sustainable and equitable development.

Finally, building a prosperous Papua is a shared responsibility. All elements of society, including the government, private sector, and civil society, must work together to create conducive conditions for development. Only through collaborative efforts and strong commitment can Papua achieve the expected welfare goals while strengthening reconciliation and justice within the framework of NKRI. In this context, justice is not just a word but must embody the spirit and concrete actions in every step of development in Papua.

Shalom, Godbless!

Herdy Ezra Wayoi
Head of PAGARAS NGO
Papuan Hardline