Berkaca Pada Keberhasilan Pendekatan Persuasif Pembebasan Pilot Selandia Baru Phillip Mark Mehrtens

Nduga, 13 Oktober 2024. PAGARAS mengapresiasi peran Pendeta Eliaser membantu proses pembebasan pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens, yang disandera kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang merupakan sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dipimpin Egianus Kogoya, pada hari Sabtu, 21 September 2024. PAGARAS senada dengan harapan Pendeta Eliaser, yang juga Koordinator Gereja Kingmi Nduga, agar pembebasan Phillip Mehrtens dapat membawa keselamatan dan kedamaian bagi masyarakat di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Mehrtens disandera oleh TPNPB-OPM selama 20 bulan, sebelum akhirnya dibebaskan, dan kemudian diterbangkan ke Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma di Jakarta Timur.

PAGARAS mengamati bahwa sesaat setelah terjadi penyanderaan Mehrtens pada Kamis, 7 Februari 2023, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menambah jumlah pasukan serta meningkatkan intensitas operasi di Nduga. Situasi ini berdampak pada meningkatnya jumlah pengungsi di kawasan tersebut. PAGARAS berharap setelah pembebasan pilot Susi Air, pengungsi akan dapat kembali ke desa mereka.

Namun, kepulangan para pengungsi menjadi sulit terwujud jika kehadiran aparat TNI-Polri masih terlihat berada dekat distrik tersebut. PAGARAS melihat bahwa masyarakat masih trauma akibat konflik bersenjata itu. Oleh karena itu, PAGARAS mendesak pemerintah untuk hadir dalam membantu pemulihan warga sipil di Nduga yang terdampak konflik. PAGARAS juga menghimbau presiden terpilih Prabowo agar masyarakat Nduga diberi perumahan rakyat, karena tempat tinggal mereka yang terdampak akibat bentrokan dengan kelompok.

Kontribusi Pendeta Eliaser dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah dan kelompok Egianus, juga membuka jalan bagi pemerintah untuk dapat berdialog dengan kelompok OPM pimpinan Egianus. PAGARAS berpendapat bahwa dialog adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Papua. Pembebasan Mehrtens melalui jalur dialog diakui sebagai salah satu contoh yang patut dicontoh dalam penyelesaian konflik.

Proses pembebasan Mehrtens tidaklah mudah dan penuh dengan tantangan. Pasukan keamanan mengalami kesulitan karena Egianus sering berpindah tempat, dan konflik bersenjata dengan TPNPB-OPM menimbulkan korban jiwa di kedua belah pihak. Kondisi ini membuat warga di Nduga mengungsi karena ketakutan menjadi korban peluru menyasar. PAGARAS mencermati pernyataan Panglima TNI saat itu, Laksamana Yudo Margono, yang menyebutkan bahwa Papua berada dalam status siaga tempur setelah dua bulan operasi. PAGARAS menyayangkan pernyataan tersebut yang kemudian berdampak meningkatnya frekuensi baku tembak. Namun akhirnya pada awal 2024, Satgas Damai Cartenz merubah strategi dengan meningkatkan pendekatan-pendekatan persuasif terhadap TPNPB-OPM dan kelompok Egianus.

PAGARAS mendukung pendekatan persuasif ini, termasuk melibatkan tokoh adat seperti mantan penjabat Bupati Nduga, Edison Gwijangge. Pendekatan ini kemudian membuahkan hasil, di mana kelompok Egianus bersedia menyerahkan Mehrtens kepada Edison di Yuguru, Nduga. Phillip kemudian diterbangkan dari Yuguru dengan helikopter dan diserahkan kepada Satgas Damai Cartenz.

Di satu sisi, PAGARAS memahami situasi yang dilematis untuk menarik mundur pasukan TNI dari Nduga pasca kebebasan Mehrtens. Di sisi lain, PAGARAS mendukung pernyataan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal Hariyanto, yang menegaskan bahwa kehadiran gabungan TNI dan Polri di Papua, khususnya di Nduga, masih diperlukan untuk mendukung pembangunan dan perekonomian. Di sisi lainj, PAGARAS mendukung kehadiran TNI dan Polri tetap berada di sana untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat, sehingga mereka bisa kembali ke kampung halaman tanpa rasa takut. OPM telah membuat kehidupan warga Nduga menjadi tidak normal dengan berbagai gangguan dan intimidasi, serta berusaha memutarbalikkan fakta, agar aparat keamanan mundur dari Nduga. PAGARAS juga melihat bahwa kehadiran aparat keamanan juga dianggap penting menjelang pemilihan kepala daerah.

Melihat keberhasilan pendekatan dialogis dalam pembebasan Mehrtens, PAGARAS mendesak presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk menyelesaikan konflik di Papua dengan membentuk tim khusus yang terdiri dari semua kelompok di Papua yang dapat diterima oleh semua pihak, termasuk tokoh gereja, tokoh adat, aktivis hak asasi manusia, serta perwakilan pemerintah. PAGARAS meminta agar tim ini melaporkan langsung kepada Presiden terpilih, Prabowo.

PAGARAS mengjimbau pemerintah daerah untuk menyusun upaya-upaya kolaboratif dalam rangka memulangkan warga yang mengungsi akibat operasi militer, terutama terkait pembebasan Mehrtens. Dengan kembalinya para pengungsu, diharapkan mereka bisa membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi mereka, setelah sekian lama kehilangan akses terhadap sumber daya penting selama masa pengungsian. PAGARAS mendesak pemerintahan Prabowo untuk mengutamakan penyelesaian masalah sosial di Papua sebelum beralih ke isu politik, seperti separatisme.

Dalam konteks ini, sangat penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk saling mendengarkan dan berkomunikasi dengan terbuka. PAGARAS mengingatkan pemerintah untuk selalu melakukan dialog-dialog yang konstruktif dengan berdasarkan pada pengertian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap pihak harus menyadari bahwa konflik ini tidak hanya merugikan salah satu pihak, tetapi berdampak pada seluruh komunitas. Oleh karena itu, PAGARAS menekankan bahwa semua upaya saat ini harus berorientasi untuk membangun kepercayaan, dan menciptakan ruang dialog yang aman, harus menjadi prioritas bersama.

Sebagai penutup, PAGARAS berkesimpulan bahwa upaya pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat Papua adalah langkah strategis untuk membuka jalan bagi dialog kemanusiaan. Dengan memulangkan warga yang mengungsi, memberikan dukungan logistik, dan mendukung penyelesaian masalah sosial sebelum politik, diharapkan situasi di Papua dapat membaik. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan kedamaian yang berkelanjutan di Papua. Hanya dengan pendekatan yang inklusif, transparan, dan berbasis dialog, konflik yang berkepanjangan ini dapat diselesaikan dengan cara yang bermartabat dan berkeadilan bagi semua pihak.

Shalom, Tuhan Jaga

Herdy Ezra Wayoi
Ketua LSM PAGARAS
Papua Garis Keras

Download the Press Release Here

English Version

Reflecting on the Success of the Persuasive Approach to the Release of
New Zealand Pilot Phillip Mark Mehrtens
Nduga, October 13, 2024

PAGARAS appreciates the role of Pastor Eliaser in facilitating the release of Susi Air pilot, Phillip Mark Mehrtens, who was kidnapped by the West Papua National Liberation Army (TPNPB), the military wing of the Free Papua Organization (OPM) led by Egianus Kogoya, on Saturday, September 21, 2024. PAGARAS aligns with Pastor Eliaser’s hope, who is also the Coordinator of the Kingmi Church in Nduga, that the release of Phillip Mehrtens can bring safety and peace to the community in Nduga Regency, Papua Mountains Province. Mehrtens was held captive by TPNPB-OPM for 20 months before finally being released and subsequently flown to Halim Perdanakusuma Air Base in East Jakarta.

PAGARAS observed that immediately after the kidnapping of Mehrtens on Thursday, February 7, 2023, the Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) increased the number of troops and intensified operations in Nduga. This situation led to a rise in the number of refugees in the area. PAGARAS hopes that after the release of the Susi Air pilot, the refugees will be able to return to their villages.

However, the return of the refugees will be difficult if the presence of TNI-Polri personnel is still evident near the district. PAGARAS notes that the community remains traumatized due to the armed conflict. Therefore, PAGARAS urges the government to assist in the recovery of civilians in Nduga affected by the conflict. PAGARAS also calls on the elected president Prabowo to provide housing for the people of Nduga, as their homes have been affected by the clashes with the group.

Pastor Eliaser’s contribution in facilitating dialogue between the government and Egianus’s group also paves the way for the government to engage in dialogue with the OPM led by Egianus. PAGARAS argues that dialogue is the best solution for resolving the protracted conflict in Papua. The release of Mehrtens through dialogue is recognized as an exemplary case in conflict resolution.

The process of releasing Mehrtens was not easy and was fraught with challenges. Security forces faced difficulties as Egianus frequently changed locations, and armed conflict with TPNPB-OPM resulted in casualties on both sides. This situation caused residents in Nduga to flee due to the fear of becoming victims of stray bullets. PAGARAS reflects on the statement made by the then Commander of the TNI, Admiral Yudo Margono, indicating that Papua was on combat alert status after two months of operations. PAGARAS regrets this statement, which subsequently resulted in an increased frequency of gunfire. However, at the beginning of 2024, the Cartenz Peace Task Force changed its strategy by enhancing persuasive approaches toward TPNPB-OPM and Egianus’s group.

PAGARAS supports this persuasive approach, including the involvement of community leaders such as former Nduga Regent Edison Gwijangge. This approach eventually yielded results, where Egianus’s group agreed to hand over Mehrtens to Edison in Yuguru, Nduga. Phillip was then flown from Yuguru by helicopter and handed over to the Cartenz Peace Task Force.

On one hand, PAGARAS understands the dilemma of withdrawing TNI troops from Nduga following Mehrtens’ release. On the other hand, PAGARAS supports the statement of the Head of the TNI Information Center, Major General Hariyanto, emphasizing that the presence of a combined TNI and Polri force in Papua, especially in Nduga, is still necessary to support development and the economy. Additionally, PAGARAS supports the continued presence of TNI and Polri in the region to create a sense of security for the community, allowing them to return to their hometowns without fear. The OPM has disrupted the lives of Nduga residents with various disturbances and intimidation, attempting to distort the facts to force security forces to withdraw from Nduga. PAGARAS also sees the presence of security personnel as important in the lead-up to local elections.

Considering the success of the dialogic approach in the release of Mehrtens, PAGARAS urges the elected president, Prabowo Subianto, to resolve the conflict in Papua by forming a special team consisting of all groups in Papua that can be accepted by all parties, including church leaders, community leaders, human rights activists, and government representatives. PAGARAS requests that this team report directly to the elected President, Prabowo.

PAGARAS calls on the local government to develop collaborative efforts to repatriate citizens who have been displaced due to military operations, especially concerning the release of Mehrtens. With the return of the refugees, it is hoped that they can rebuild their social and economic lives after a prolonged period of losing access to essential resources during their displacement. PAGARAS urges Prabowo’s administration to prioritize resolving social issues in Papua before shifting to political matters, such as separatism.

In this context, it is crucial for all parties, both the government and the community, to listen to each other and communicate openly. PAGARAS reminds the government to consistently engage in constructive dialogues based on understanding and respect for human rights. Each party must recognize that this conflict does not only harm one side but affects the entire community. Therefore, PAGARAS emphasizes that all current efforts must be oriented toward building trust, and creating a safe space for dialogue should be a shared priority.

In conclusion, PAGARAS concludes that the government’s efforts to build trust with the people of Papua are a strategic step to open the way for humanitarian dialogue. By repatriating the displaced persons, providing logistical support, and prioritizing the resolution of social issues before politics, it is hoped that the situation in Papua can improve. Cooperation between the government, the community, and all stakeholders is essential to create lasting peace in Papua. Only through an inclusive, transparent, and dialogue-based approach can this protracted conflict be resolved in a dignified and just manner for all parties.

Shalom, Godbless!

Herdy Ezra Wayoi
Head of PAGARAS NGO
Papuan Hardline