PAGARAS Menegaskan Kesungguhan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Food Estate

Merauke, 22 November 2024, Proyek Stratdgis Nasional (PSN) di Merauke, Papua Selatan, dimulai pada 12 Juli 2024, ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Nomor 835 Tahun 2024. Surat ini memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan infrastruktur ketahanan pangan, dengan alasan pertahanan dan keamanan dari Kementerian Pertahanan RI. Luas yang disetujui mencapai 13.540 hektar, termasuk kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Merauke. Proyek ini termasuk dalam PSN Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke, yang bertujuan untuk membuka 1 juta hektar lahan pertanian.

PAGARAS mengingatkan pemerintah untuk menghormati hak hidup, hak masyarakat adat, dan menjaga lingkungan, sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku, serta prinsip Free Prior Informed Consent (FPIC). Menurut PAGARAS, FPIC mengharuskan bahwa sebelum proyek dimulai, masyarakat adat harus diinformasikan tentang rencana pembangunan di wilayah mereka dan diberikan kesempatan untuk berdiskusi serta membuat keputusan tentang proyek tersebut.

PAGARAS juga menanggapi pernyataan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, yang menegaskan bahwa berbagai proyek PSN yang dijalankan Kementerian Pertanian berjalan lancar. Khususnya, program food estate di Humbang Hasundutan dan cetak sawah di Merauke sedang berlangsung dengan baik. PAGARAS mengakui bahwa kedua program ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada, serta menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan .

PAGARAS berkomitmen untuk mengawasi realisasi pernyataan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menyatakan komitmen pemerintah untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan dunia. PAGARAS juga akan mengawal rencana optimalisasi lahan tahap pertama di beberapa distrik di Merauke, yang akan diperluas dari 40 ribu hektar menjadi 100 ribu hektar. Untuk mempercepat proses ini, 70 ekskavator telah dipindahkan dari Wanam ke distrik-distrik tersebut, ditambah dengan 20 mesin panen dan benih yang akan segera didistribusikan.

PAGARAS mencatat bahwa lokasi proyek berada di hutan adat dan memiliki kawasan dengan nilai konservasi yang tinggi. PAGARAS akan berkoordinasi dengan perwakilan pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend, dan Gebze Dinaulik untuk memastikan hak tanah mereka dihormati. PAGARAS berkomitmen untuk memastikan bahwa proyek ini tidak melanggar hak hidup, hak masyarakat adat, dan tidak merusak lingkungan sesuai dengan konstitusi, peraturan yang berlaku, serta prinsip FPIC.

PAGARAS juga akan memastikan bahwa penyediaan tanah ulayat dan tanah milik masyarakat dilakukan melalui musyawarah, dan kesepakatan dicapai mengenai penyerahan tanah dan kompensasinya. Rasa khawatir masyarakat seharusnya tidak perlu terjadi, karena pemerintah telah menegaskan hal ini dalam Pasal 43 ayat (4), UU Nomor 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua.

Harapan Masyarakat untuk Memiliki Lahan dengan Legalitas yang Terjamin
Di luar penjelasan PAGARAS diatas, ada hal yang menarik untuk disimak. Masyarakat Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, telah lama menginginkan kepemilikan lahan pertanian padi, dan saat ini harapan tersebut mulai terwujud. Kementerian Pertanian telah membuka lahan sawah baru seluas 1.000 hektar di wilayah tersebut. Ketua adat di Kampung Kaliki, Distrik Kurik, Albertus Mahuse, menyatakan bahwa warganya telah mengajukan permohonan ini sejak lima tahun lalu agar lahan mereka dapat dimanfaatkan.

PAGARAS merasa terharu dengan pernyataan Albertus yang menggembirakan. Ia dengan bangga menyampaikan bahwa lahan sawah baru ini akan dikelola oleh masyarakat setempat dan mungkin juga disewakan. PAGARAS mengamati antusiasme tersebut tidak terlepas dari bantuan alat mesin pertanian yang diterima Albertus, seperti combine harvester, traktor, dan pompa air.

PAGARAS bertekad untuk menyampaikan kebutuhan para petani seperti Albertus kepada pemerintah, yang juga membutuhkan alat berat. Selain itu, PAGARAS akan memastikan kehadiran penyuluh pertanian, mengingat keterampilan bertani warga Merauke masih tergolong rendah. PAGARAS akan terus mendorong pemerintah untuk memberikan pendampingan dalam pengelolaan lahan sawah baru ini.

PAGARAS mengingatkan pemerintah untuk tidak hanya melakukan program pendampingan secara seremonial saat kunjungan pejabat, tetapi juga harus berkelanjutan. Catatan PAGARAS menunjukkan bahwa proyek cetak sawah di Kampung Kaliki dilakukan di atas lahan milik lima marga: Mahuze, Kaize, Balagaize, Ndiken, dan Gabze. PAGARAS berkomitmen untuk mendukung mereka dan memastikan pemerintah memenuhi janjinya hingga mereka berhasil.

Selain dukungan alat pertanian, pupuk, dan bibit, PAGARAS juga mencatat perlunya infrastruktur seperti irigasi dan akses jalan menuju lahan pertanian. PAGARAS yakin dengan adanya dukungan pemerintah, bantuan peralatan, teknologi, serta pendampingan, kebutuhan pangan bagi generasi mendatang akan terpenuhi. Ini adalah momen yang tepat untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah benar-benar serius mengenai proyek food estate.

Shalom, Tuhan Jaga

Herdy Ezra Wayoi
Ketua LSM PAGARAS
Papua Garis Keras

Download the Press Release Here

English Version

PAGARAS Emphasizes the Government’s Seriousness in
Implementing the Food Estate Program
Merauke, November 22, 2024

The National Strategic Project (PSN) in Merauke, South Papua, commenced on July 12, 2024, when the Minister of Environment and Forestry, Siti Nurbaya, issued Ministerial Decree Number 835 of 2024. This decree grants permission to use forest areas for food security infrastructure development, citing defense and security reasons from the Indonesian Ministry of Defense. The approved area spans 13,540 hectares, including Protected Forest, Permanent Production Forest, and Convertible Production Forest in Merauke Regency. This project is part of the PSN Food and Energy Development Area in Merauke, which aims to open up 1 million hectares of agricultural land.

PAGARAS reminds the government to respect the right to life, the rights of indigenous peoples, and to protect the environment, in accordance with the constitution and applicable regulations, as well as the principle of Free, Prior, Informed Consent (FPIC). According to PAGARAS, FPIC requires that before a project begins, indigenous communities must be informed about development plans in their area and given the opportunity to discuss and make decisions regarding the project.

PAGARAS also responded to the statement of the Deputy Minister of Agriculture, Sudaryono, who affirmed that various PSN projects run by the Ministry of Agriculture are progressing smoothly. Specifically, the food estate program in Humbang Hasundutan and paddy field development in Merauke are progressing well. PAGARAS acknowledges that both programs are important for strengthening food security and supporting self-sufficiency, as well as positioning Indonesia as a food barn.

PAGARAS is committed to overseeing the realization of the statement by the Minister of Agriculture, Andi Amran Sulaiman, who declared the government’s commitment to making Merauke the world’s food barn. PAGARAS will also monitor the first phase of land optimization plans in several districts in Merauke, which will expand from 40,000 hectares to 100,000 hectares. To expedite this process, 70 excavators have been relocated from Wanam to these districts, along with 20 harvesting machines and seeds that will soon be distributed.

PAGARAS notes that the project locations are situated in customary forests and areas with high conservation value. PAGARAS will coordinate with representatives of landowners in Ilwayab District, Marga Gebze Moyuend, and Gebze Dinaulik to ensure their land rights are respected. PAGARAS is committed to ensuring that this project does not violate the right to life, the rights of indigenous peoples, and does not harm the environment in accordance with the constitution, applicable regulations, and the FPIC principle.

PAGARAS will also ensure that the provision of customary and community-owned land is conducted through consultation, and agreements are reached regarding land transfer and compensation. The concerns of the community should not arise, as the government has reinforced this in Article 43, paragraph (4), of Law Number 2/2021 concerning Special Autonomy for Papua.

Community Hopes for Secured Land Ownership
Beyond PAGARAS’s explanations above, there is an interesting point to note. The community in Kurik District, Merauke Regency, South Papua, has long desired ownership of rice agricultural land, and now that hope is beginning to materialize. The Ministry of Agriculture has opened a new paddy field covering 1,000 hectares in that area. The customary leader in Kaliki Village, Kurik District, Albertus Mahuse, stated that his community has been applying for this for five years so that their land could be utilized.

PAGARAS is moved by Albertus’s encouraging statement. He proudly conveyed that this new paddy field will be managed by the local community and may also be leased. PAGARAS observes that this enthusiasm is closely linked to the assistance of agricultural machinery received by Albertus, such as combine harvesters, tractors, and water pumps.

PAGARAS is determined to convey the needs of farmers like Albertus to the government, which also requires heavy machinery. Furthermore, PAGARAS will ensure the presence of agricultural extension workers, considering that the farming skills of the Merauke population are still relatively low. PAGARAS will continually urge the government to provide support in managing these new paddy fields.

PAGARAS reminds the government not to only carry out support programs ceremonially during official visits but to ensure they are sustainable. PAGARAS notes that the paddy field development in Kaliki Village is taking place on land owned by five clans: Mahuze, Kaize, Balagaize, Ndiken, and Gabze. PAGARAS is committed to supporting them and ensuring the government fulfills its promises until they succeed.

In addition to support for agricultural tools, fertilizers, and seeds, PAGARAS also notes the need for infrastructure such as irrigation and access roads to agricultural lands. PAGARAS is confident that with government support, equipment aid, technology, and guidance, the food needs of future generations will be met. This is the right moment to build community trust that the government is genuinely serious about the food estate project.

Shalom, Godbless!

Herdy Ezra Wayoi
Head of PAGARAS NGO
Papuan Hardline