Lokal

Dinamika politik pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Provinsi Papua Barat Daya kian meningkat. Salah satunya pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi termuda di Indonesia tersebut. Apalagi Provinsi Papua Barat Daya, merupakan salah satu provinsi yang diperjuangkan dari Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001 perubahan UU Nomor 2 Tahun 2021. Oleh karena itu, calon Gubernur dan calon Wakil …

Pada masa yang penuh hiruk pikuk proses pendafaran kuliah bagi para siswa lulusan SMA, tentu saja ada banyak program beasiswa bertebaran untuk membantu para calon mahasiswa. Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) pun akan segera hadir kembali di tahun 2024 ini. Dilansir laman Puslapdik Kemedikburistek, beasiswa ADik merupakan salah satu komitmen pemerintah dalam bidang pendidikan tinggi kepada lulusan SMA, SMK, MA, …

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan pembangunan di 4 Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua meliputi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Percepatan pembangunan bisa dilakukan melalui strategi kebijakan berbasis inovasi. Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BSKDN Abas Supriyadi saat melakukan asistensi mewakili Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo di …

Serangan penembakan itu diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Pada kejadian tersebut, dua anggota Polri, Bripda Arnaldobert dan Bripda Sandi Defrit, gugur dalam tugas, dikatakan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo dalam keterangannya, Rabu (20/3/2024). Kedua anggota Polri yang gugur dalam tugas saat berjaga di helipad 99 di Distrik Baya Biru, Paniai. Selain menembak kedua …

Definisi Gerakan Separatis dapat disederhanakan sebagai usaha pemisahan diri dari suatu negara atau pencapaian kemerdekaan. Gerakan separatis seringkali muncul akibat ketidakpuasan dan kesadaran akan ketidakadilan. Secara umum, motif tersembunyi dan campur tangan pihak asing yang ingin meraih keuntungan dari wilayah tersebut menjadi sorotan utama. Hal ini didorong oleh kepentingan pribadi, korporasi, ekonomi, politik, dan alasan lain yang tidak bertujuan untuk …

Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua memberikan harapan besar bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP). Wilayah Papua terlalu luas jika hanya dibagi dalam dua provinsi, menyulitkan pemerintah untuk pengawasan dan pembangunan. Penambahan empat provinsi baru akan memudahkan pelayanan dan pengendalian. Pemekaran ini juga memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam urusan pemerintahan, ekonomi, dan sektor lainnya. Pengembangan wilayah Papua …

PendahuluanMembangun Papua adalah membangun Indonesia. Pemerintahan Era Presiden Jokowi harus diakui sangat serius dalam membangun Papua, yakni dengan menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas pembangunan. Komitmen tersebut ditegaskan dengan serangkaian kebijakan mulai dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Inpres No. 9 Tahun 2017, dilanjutkan dengan Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang …

Insiden penyerangan Posramil Kisor, Maybrat Provinsi Papua Barat yang menewaskan 4 Prajurit TNI AD merupakan aksi terencana. Menurut pengakuan salah satu tersangka yang tertangkap bahwa sebelum penyerangan, mereka sempat melakukan rapat sebanyak dua kali. Bernard Sagrim, Bupati Maybrat kemudian mengutuk kejadian tersebut dan menyebut merupakan kasus tersadis sepanjang sejarah Maybrat. Posramil Kisor diserang oleh sekitar 20 orang dari Kelompok Separatis …

PENDAHULUAN Pagaras mengulas sejarah saat KMB di Den Haag tahun 1949 yang menganeksasi Irian Barat sebagai wilayah yang diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia dan status Irian Barat masih de facto dibawah kekuasaan Belanda. Indonesia kemudian tahun 1954 menjalankan strategi diplomasi multilateral dengan membawa persengketaan dengan Belanda ke Sidang Umum PBB. Seperti kita ketahui, sikap Amerika di PBB sangat menentukan terhadap …

PENDAHULUAN Pasca pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diwakili oleh United Nations Development Program (UNDP) mendirikan Yayasan Kerjasama Untuk Pembangunan Irian Jaya (The Irian Jaya Joint Development Foundation/IJJDF). Yayasan tersebut merupakan komitmen dari Pemerintah Belanda untuk menyalurkan dananya melalui UNDP guna pembangunan Papua Tujuannya percepatan pembangunan Papua terutama di …