Lokal

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang selanjutnya disebut UU Otsus Papua. Tujuan produk hukum ini untuk memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dalam mengatur dan mengurus rumah …

Integrasi Irian Barat sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1963, menurut Pagaras masih belum menghasilkan kesejahteraan, kemakmuran dan pengakuan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua. Kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, masih jauh dari harapan, meski hasil dari percepatan pembangunan dalam kerangka UU Otsus pantas mendapatkan apresiasi. Kebijakan pemerintah pusat terkait pemekaran provinsi …