Politik

Manokwari, 19 April 2024 Hajatan politik elektoral yang berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024 telah menjadi perhatian semua pihak. Pagaras mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, bersama dengan TNI dan Polri, telah berhasil menyelenggarakan pemilu secara aman dan damai di seluruh Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah, KPU, Bawaslu, serta TNI-Polri di setiap daerah termasuk di tanah Papua, berhasil …

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang berkegiatan di Timur Tengah dalam kondisi baik pascaserangan Iran ke Israel pada Sabtu (13/4) malam. Demikian disampaikan Menlu Retno Marsudi usai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa siang, 16/04/2024. Pihaknya terus melakukan pantauan dari dekat terhadap perkembangan situasi yang terjadi di Timur Tengah, bahkan hampir …

Dinamika politik pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Provinsi Papua Barat Daya kian meningkat. Salah satunya pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi termuda di Indonesia tersebut. Apalagi Provinsi Papua Barat Daya, merupakan salah satu provinsi yang diperjuangkan dari Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001 perubahan UU Nomor 2 Tahun 2021. Oleh karena itu, calon Gubernur dan calon Wakil …

Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua memberikan harapan besar bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP). Wilayah Papua terlalu luas jika hanya dibagi dalam dua provinsi, menyulitkan pemerintah untuk pengawasan dan pembangunan. Penambahan empat provinsi baru akan memudahkan pelayanan dan pengendalian. Pemekaran ini juga memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam urusan pemerintahan, ekonomi, dan sektor lainnya. Pengembangan wilayah Papua …

PendahuluanMembangun Papua adalah membangun Indonesia. Pemerintahan Era Presiden Jokowi harus diakui sangat serius dalam membangun Papua, yakni dengan menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas pembangunan. Komitmen tersebut ditegaskan dengan serangkaian kebijakan mulai dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Inpres No. 9 Tahun 2017, dilanjutkan dengan Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang …

PENDAHULUAN Pagaras mengulas sejarah saat KMB di Den Haag tahun 1949 yang menganeksasi Irian Barat sebagai wilayah yang diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia dan status Irian Barat masih de facto dibawah kekuasaan Belanda. Indonesia kemudian tahun 1954 menjalankan strategi diplomasi multilateral dengan membawa persengketaan dengan Belanda ke Sidang Umum PBB. Seperti kita ketahui, sikap Amerika di PBB sangat menentukan terhadap …

Pagaras menyoroti prilaku media yang gencar memberitkan tentang eksploitasi kekayaan alam yang disertai minimnya pembangunan dan infrastruktur penunjang, serta buruknya pelayanan kesehatan hingga tingginya angka kemiskinan merupakan runtutan panjang dari polemik Papua, yang menyebabkan rakyat Papua menuntut kemerdekaan, karena selama ini hidup dalam ekploitasi dan penindasan. Diskursus yang hidup berkembang adalah eksploitasi alam tanpa mempertimbangkan asas keadilan, kekayaan alam diambil …

PENDAHULUAN Pasca pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diwakili oleh United Nations Development Program (UNDP) mendirikan Yayasan Kerjasama Untuk Pembangunan Irian Jaya (The Irian Jaya Joint Development Foundation/IJJDF). Yayasan tersebut merupakan komitmen dari Pemerintah Belanda untuk menyalurkan dananya melalui UNDP guna pembangunan Papua Tujuannya percepatan pembangunan Papua terutama di …

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang selanjutnya disebut UU Otsus Papua. Tujuan produk hukum ini untuk memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dalam mengatur dan mengurus rumah …

Integrasi Irian Barat sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tahun 1963, menurut Pagaras masih belum menghasilkan kesejahteraan, kemakmuran dan pengakuan terhadap hak-hak dasar Orang Asli Papua. Kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, masih jauh dari harapan, meski hasil dari percepatan pembangunan dalam kerangka UU Otsus pantas mendapatkan apresiasi. Kebijakan pemerintah pusat terkait pemekaran provinsi …