PendahuluanDalam menghadapi situasi politik yang kompleks di Papua, penting untuk memperhatikan kondisi perempuan di masyarakat. Sistem patriarki yang masih dominan membuat perempuan Papua seringkali harus bersikap patuh terhadap peran tradisionalnya sebagai istri, ibu, dan pekerja. Kekerasan fisik dan verbal kerap dialami perempuan Papua, baik di rumah maupun di luar rumah. Di beberapa komunitas adat, eksploitasi terhadap perempuan masih terjadi, membuat …
Read More »Rilis Press
Dukungan Masyarakat Dalam Penumpasan Kelompok Separatis Pelaku Tindak Kriminal dan Bersenjata di Tanah Papua
Sepak terjang Kelompok separatis dan Teroris Papua (KSTP) di Tanah Papua sangat meresahkan warga. Selain menyebar teror secara fisik maupun psikis, kelompok tersebut juga telah membantai ribuan warga sipil dan menghancurkan fasilitas umum masyarakat. Ulah Kelompok Separatis Teroris Papua dengan mengganggu keamanan warga dengan melakukan tindak perampokan, pemerkosaan, pembunuhan keji, pembakaran, penculikan, dan tindakan anarkis lainnya, membuatnya layak mendapatkan label …
Read More »Pandangan Pagaras Terhadap Gerakan Separatis Papua Yang Semakin Kehilangan Arah
Definisi Gerakan Separatis dapat disederhanakan sebagai usaha pemisahan diri dari suatu negara atau pencapaian kemerdekaan. Gerakan separatis seringkali muncul akibat ketidakpuasan dan kesadaran akan ketidakadilan. Secara umum, motif tersembunyi dan campur tangan pihak asing yang ingin meraih keuntungan dari wilayah tersebut menjadi sorotan utama. Hal ini didorong oleh kepentingan pribadi, korporasi, ekonomi, politik, dan alasan lain yang tidak bertujuan untuk …
Read More »Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat Papua Secara Mandiri
Kebijakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua memberikan harapan besar bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP). Wilayah Papua terlalu luas jika hanya dibagi dalam dua provinsi, menyulitkan pemerintah untuk pengawasan dan pembangunan. Penambahan empat provinsi baru akan memudahkan pelayanan dan pengendalian. Pemekaran ini juga memungkinkan masyarakat untuk lebih terlibat dalam urusan pemerintahan, ekonomi, dan sektor lainnya. Pengembangan wilayah Papua …
Read More »Merubah Wajah Tanah Papua Adalah Membangun Indonesia
PendahuluanMembangun Papua adalah membangun Indonesia. Pemerintahan Era Presiden Jokowi harus diakui sangat serius dalam membangun Papua, yakni dengan menjadikan Papua dan Papua Barat sebagai salah satu prioritas pembangunan. Komitmen tersebut ditegaskan dengan serangkaian kebijakan mulai dari UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Inpres No. 9 Tahun 2017, dilanjutkan dengan Inpres No. 9 Tahun 2020 tentang …
Read More »Pendekatan Komunikasi Sosial Secara Holistik dan Komparatif Dalam Penyelesaian Konflik Gangguan Keamanan di Tanah Papua
Insiden penyerangan Posramil Kisor, Maybrat Provinsi Papua Barat yang menewaskan 4 Prajurit TNI AD merupakan aksi terencana. Menurut pengakuan salah satu tersangka yang tertangkap bahwa sebelum penyerangan, mereka sempat melakukan rapat sebanyak dua kali. Bernard Sagrim, Bupati Maybrat kemudian mengutuk kejadian tersebut dan menyebut merupakan kasus tersadis sepanjang sejarah Maybrat. Posramil Kisor diserang oleh sekitar 20 orang dari Kelompok Separatis …
Read More »Membongkar Kepentingan Negara Vanuatu Dalam Gerakan Separatis United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Dengan Kedok Mendukung Kemerdekaan Rakyat Papua
Papua pada dasarnya telah merdeka bersama seluruh bagian nusantara lain dan bagian dari Indonesia sejak 17 Agustus 1945. Namun secara resmi terintegrasi dengan Indonesia melalui Perjanjian New York (New York Agreement) pada tanggal 15 Agustus 1962, diikuti dengan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada tahun 1969 yang hasilnya disahkan dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 19 November 1969. Integrasi tidak berjalan …
Read More »Ancaman Etnonasionalis Terhadap Jati Diri Orang Asli PapuaBerdampak Pada Implementasi Penyimpangan Kebijakan Otsus
PENDAHULUAN Pagaras mengulas sejarah saat KMB di Den Haag tahun 1949 yang menganeksasi Irian Barat sebagai wilayah yang diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia dan status Irian Barat masih de facto dibawah kekuasaan Belanda. Indonesia kemudian tahun 1954 menjalankan strategi diplomasi multilateral dengan membawa persengketaan dengan Belanda ke Sidang Umum PBB. Seperti kita ketahui, sikap Amerika di PBB sangat menentukan terhadap …
Read More »Catatan Pagaras Untuk Pelaku Pemberitaan dan Penyedia Informasi Serta Pemerintah Indonesia Dalam Melakukan Media Framing Tentang Tanah Papua
Pagaras menyoroti prilaku media yang gencar memberitkan tentang eksploitasi kekayaan alam yang disertai minimnya pembangunan dan infrastruktur penunjang, serta buruknya pelayanan kesehatan hingga tingginya angka kemiskinan merupakan runtutan panjang dari polemik Papua, yang menyebabkan rakyat Papua menuntut kemerdekaan, karena selama ini hidup dalam ekploitasi dan penindasan. Diskursus yang hidup berkembang adalah eksploitasi alam tanpa mempertimbangkan asas keadilan, kekayaan alam diambil …
Read More »Perjalanan Irian Jaya Joint Development Foundation dan Upaya Percepatan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua Dalam Kerangka Implementasi UU Otsus
PENDAHULUAN Pasca pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diwakili oleh United Nations Development Program (UNDP) mendirikan Yayasan Kerjasama Untuk Pembangunan Irian Jaya (The Irian Jaya Joint Development Foundation/IJJDF). Yayasan tersebut merupakan komitmen dari Pemerintah Belanda untuk menyalurkan dananya melalui UNDP guna pembangunan Papua Tujuannya percepatan pembangunan Papua terutama di …
Read More »