{"id":832,"date":"2024-04-15T09:05:22","date_gmt":"2024-04-15T09:05:22","guid":{"rendered":"https:\/\/pagaras.org\/?p=832"},"modified":"2024-04-16T10:42:10","modified_gmt":"2024-04-16T10:42:10","slug":"perjalanan-irian-jaya-joint-development-foundation-dan-upaya-percepatan-percepatan-pembangunan-kesejahteraan-papua-dalam-kerangka-implementasi-uu-otsus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pagaras.org\/index.php\/2024\/04\/15\/perjalanan-irian-jaya-joint-development-foundation-dan-upaya-percepatan-percepatan-pembangunan-kesejahteraan-papua-dalam-kerangka-implementasi-uu-otsus\/","title":{"rendered":"Perjalanan Irian Jaya Joint Development Foundation dan Upaya Percepatan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua Dalam Kerangka Implementasi UU Otsus"},"content":{"rendered":"\n

PENDAHULUAN<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Pasca pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diwakili oleh United Nations Development Program (UNDP) mendirikan Yayasan Kerjasama Untuk Pembangunan Irian Jaya (The Irian Jaya Joint Development Foundation\/IJJDF). Yayasan tersebut merupakan komitmen dari Pemerintah Belanda untuk menyalurkan dananya melalui UNDP guna pembangunan Papua<\/p>\n\n\n\n

Tujuannya percepatan pembangunan Papua terutama di bidang sosial dan ekonomi dengan fokus dan lokus pada masyarakat di kampung-kampung. Programnya menyiapkan dan memberdayakan masyarakat Papua bertransformasi dari petani peramu dan gurem menjadi petani produksi yang produktif berorientasi pasar, di samping memenuhi konsumsi sendiri. <\/p>\n\n\n\n

Misi Yayasan dilakukan melalui empat tahapan antara lain: Pertama, meningkatkan kemampuan masyarakat Papua untuk berproduksi di lingkungan tempat mereka bermukim berbasis SDA. Hasilnya untuk memenuhi konsumsi sendiri dan kelebihannya dapat dijual ke pasar, Kedua, sosialisasi dan edukasi masyarakat di kampung\u2013kampung agar mengubah pola pertanian dari subsisten kepada ekonomi yang berorientasi pasar, Ketiga, membina dan memberdayakan masyarakat Papua menjadi pengusaha tani kecil dan nelayan atau ekonomi rakyat, melalui pemberian kredit kecil seperti pemberian kredit UKM di masa sekarang dan Keempat, memberikan pelatihan kepada masyarakat Papua untuk menjadi pengusaha tani atau nelayan yang berpikiran progresif. Artinya berpikir dan berorientasi modern melalui kegiatan ekonomi pasar, tapi tidak meninggalkan basis sosial kulturalnya.<\/p>\n\n\n\n

Tujuan Yayasan tidak utopis berpijak pada realitas dan kondisi masyarakat terutama di kampung\u2013kampung. Yayasan menyadari sepenuhnya mayoritas masyarakat Papua berada di kampung. Kampung menjadi pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi dan produksi sehingga mereka berpenghasilan. Realitas menunjukkan Papua saat itu dihadapkan pada dua kondisi isolasi, baik fisik maupun nonfisik, seperti terbatasnya infrastruktur, perhubungan, jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan laut dan bandara. Belum lagi kurangnya ketersediaan listrik, telekomunikasi dan air bersih.<\/p>\n\n\n\n

Masyarakat hidup terpencar. Mereka tinggal di daerah pedalaman\/pegunungan maupun pesisir pantai dan wilayah terluar. Yayasan tampil sebagai agen pembangunan dan perubahan. ayasan menjadi perintis menerobos isolasi sehingga dapat menjangkau kampung\u2013kampung.<\/p>\n\n\n\n

Contoh proyek kakao dan peternakan sapi di Genyem (Kabupaten Jayapura), ternak kelinci di Wamena (Jayawijaya), pabrik tapioka di Nabire merupakan proyek rintisan dari Yayasan ini yang diwariskan sejak era 1970\u2013an. Yayasan ini melakukan hal substantif, yaitu pembinaan masyarakat secara umum dan mengembangkan individu dalam kelompok suku untuk usaha produktif.<\/p>\n\n\n\n

Pagaras berpendapat, langkah itu merupakan embrio terbentuknya kapitalis marga yang membentuk sikap mental, mengubah mind set masyarakat menghadapi modernisasi dan globalisasi khususnya dalam bidang sosial \u2013 ekonomi. Pada saat yang sama percepatan pembangunan yang dilaksanakan oleh IJJDF, yaitu \u201cmemanusiakan\u201d Orang Asli Papua (OAP).<\/p>\n\n\n\n

Maknanya pembangunan bukan semata peningkatan pendapatan, tapi mengubah cara pandang masyarakat dari ekonomi subsisten kepada ekonomi pasar sehingga pembangunan yang dilakukan pada akhirnya mengangkat harkat, martabat dan harga diri masyarakat Papua.<\/p>\n\n\n\n

PERUBAHAN SUBSTANSIAL UU OTSUS PAPUA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Papua kini sudah memiliki UU Otonomi Khusus (Otsus) yang baru. Presiden Joko Widodo telah menandatangani UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otsus Papua itu, pada 19 Juli 2021 di Jakarta. Sebuah harapan baru, sebagai instrumen hukum yang tujuannya dapat menyejahterakan warga Papua. Sebelumnya, DPR terlebih dahulu mengesahkan revisi UU Otsus Papua dalam forum Rapat Paripurna di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada 15 Juli 2021.<\/p>\n\n\n\n

Ada beberapa hal baru yang dimasukkan dalam UU Otsus Papua hasil revisi ini. Di antaranya adalah pasal yang menyatakan bahwa Presiden RI akan membentuk sebuah badan khusus untuk pembangunan Papua. Badan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Presiden dengan anggota sejumlah menteri kabinet dan juga diharapkan ada perwakilan tokoh-tokoh senior Papua yang memiliki pengalaman panjang dalam mengurus Papua. Pagaras ingin menyimpulkan tujuh poin penting  yang terkandung dalam UU Otsus Papua untuk dapat dipahami masyarakat luas sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

Poin penting pertama<\/strong> dalam perubahan UU Otsus Papua itu adalah mengakomodasi perlunya pengaturan kekhususan bagi Orang Asli Papua dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan perekonomian serta memberikan dukungan bagi pembinaan masyarakat adat. Dalam bidang politik<\/strong>, misalnya. Perubahan itu dapat dilihat dengan diberikannya perluasan peran politik bagi Orang Asli Papua dalam keanggotaan di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten\/Kota (DPRK). DPRK merupakan sebuah nomenklatur baru pengganti DPRD yang diinisiasi dalam UU Otsus yang baru.<\/p>\n\n\n\n

Dalam bidang pendidikan dan kesehatan<\/strong>, UU Otsus ini telah mengatur mengenai kewajiban Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten\/Kota untuk mengalokasikan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk Orang Asli Papua. Sehingga, Orang Asli Papua dapat menikmati pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi, dan tingkat kesehatan Orang Asli Papua juga akan semakin meningkat. Dalam bidang ketenagakerjaan<\/strong> dan perekonomian, Pasal 38 UU Otsus Papua telah menegaskan, dalam melakukan usaha-usaha perekonomian di Papua, wajib mengutamakan Orang Asli Papua.<\/p>\n\n\n\n

Poin penting kedua<\/strong> adalah terkait lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPRP. Dalam UU Otsus Papua yang baru ini, bakal memberikan kepastian hukum bahwa MRP dan DPRP berkedudukan di masing-masing ibu kota provinsi dan dengan memberikan penjelasan mengenai penamaan masing-masing lembaga. Hal ini agar tercipta kesamaan penyebutan nama untuk kegunaan administrasi pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n

Poin ketiga<\/strong> yaitu terkait partai politik lokal. Dalam hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan pandangan, UU ini mengadopsi Putusan MK Nomor 41\/PUU-XVII\/2019, bahwa sebagai wujud kekhususan di Papua, maka keanggotaan DPRP dan DPRK, selain dipilih juga dilakukan pengangkatan dari unsur Orang Asli Papua.<\/p>\n\n\n\n

Poin keempat<\/strong> yaitu terkait Dana Otsus, bahwa persoalan Otsus Papua bukan semata-mata mengenai besaran dana. Meskipun DPR dan Pemerintah sepakat bahwa Dana Otsus mengalami peningkatan dari 2 persen Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional menjadi 2,25 persen. Namun, UU ini telah memperkenalkan sebuah tata kelola baru bagi penggunaan Dana Otsus.<\/p>\n\n\n\n

Poin kelima,<\/strong> dengan hadirnya sebuah Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BK-P3),  Pemerintah menyadari bahwa selama 20 tahun berjalannya Otsus Papua, ada banyak program atau kegiatan yang dilakukan berbagai kementerian\/lembaga di Papua yang tidak sinkron dan harmonis.<\/p>\n\n\n\n

Poin keenam<\/strong> adalah terkait pemekaran provinsi di Papua. Pemekaran provinsi di Papua selain dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP, juga dapat dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. Pemerintah dan DPR juga dapat melakukan pemekaran provinsi tersebut tanpa melalui tahapan daerah persiapan. Ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat Papua dan memberikan jaminan dan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian dan sosial budaya.<\/p>\n\n\n\n

Poin ketujuh<\/strong> terkait peraturan pelaksanaan dari UU Otsus Papua yang terbaru bahwa UU Otsus Papua hasil revisi ini bercermin dari realisasi peraturan pelaksanaan UU Otsus yang lama- yang selalu terlambat.<\/p>\n\n\n\n

POIN REKOMENDASI<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Untuk itu, kami bersama ini menyampaikan himbauan kepada Pemerintah Indonesia untuk mencermati hal-hal sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n

Pertama,<\/strong> Pagaras berpendapat bahwa \u201cKepemimpinan\u201d itu sangat penting dimana seorang \u201cPemimpin\u201d harus bisa mendidik dan menuntun rakyatnya serta meyakinkan Orang Papua bahwa mereka adalah warga negara Indonesia asal Papua, mereka adalah bagian integral dari penduduk Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

Kedua,<\/strong> Penggunaan Dana Otsus sejatinya ditujukan untuk kesejahteraan di Papua dan tidak lagi dibiarkan untuk dikelola tanpa pertanggungjawaban, tetapi akan didampingi oleh Pemerintah Pusat. Data yang dihimpun Pagaras bahwa dalam kurun waktu 20 tahun terakhir,  total alokasi Dana Otsus dan Dana Transfer Infrastruktur sejak 2002-2021 mencapai Rp138,65 triliun. Ini belum termasuk Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dari 2005-2021 mencapai Rp702,3 triliun dan belanja kementerian\/lembaga mencapai Rp251,29 triliun selama 2005-2021.<\/p>\n\n\n\n

Ketiga,<\/strong> Pagaras menilai bahwa laporan penggunaan Dana Otsus masih sebatas menyajikan informasi realisasi penggunaan dana, tidak detail menyajikan informasi terkait seberapa jauh capaian keluaran (output) dan seberapa efektif hasil (outcome) yang dapat dirasakan masyarakat Papua.<\/p>\n\n\n\n

Keempat,<\/strong> Pagaras menyarankan kepada pemerintah terkait Rencana Induk 20 tahun (2021 \u2013 2041) dalam rangka implementasi Otsus, dapat menjadikan pengalaman IJJDF sebagai referensi agar tidak mengulang kesalahan. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat mesti diletakkan basisnya berawal dari dan diakhiri di kampung sebagai lokus utama masyarakat hidup dan bermukim.<\/p>\n\n\n\n

Kelima,<\/strong> Pembangunan dilakukan dengan pendekatan wilayah budaya dengan memperhatikan zona ekologi dari kelompok etnis Papua dengan memaksimalkan potensi SDA di lingkungannya. Percepatan pembangunan disini dimaksudkan untuk mengubah cara pandang dan cara produksi dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar.<\/p>\n\n\n\n

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua muaranya bukan berorientasi infrastruktur, namun jauh lebih penting adalah \u201cmemanusiakan manusia Papua\u201d. Akhirnya mengangkat harkat, martabat dan harga diri OAP, sehingga sederajat dengan saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia.<\/p>\n\n\n\n

Jayapura 28 April 2022<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Shalom, Tuhan Jaga<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Herdy Ezra Wayoi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Ketua LSM PAGARAS<\/p>\n\n\n\n

Papua Garis Keras<\/p>\n\n\n\n

ENGLISH TRANSLATION<\/strong><\/p>\n\n\n\n

PRESS RELASE<\/strong><\/p>\n\n\n\n

The Irian Jaya Joint Development Foundation’s Journey and Efforts to Accelerate Acceleration Papuan Welfare Development Within the Framework of the Implementation of the Special Autonomy Law<\/strong><\/p>\n\n\n\n

PRELIMINARY<\/strong><\/p>\n\n\n\n

After the implementation of the Popular Opinion (PEPERA), the Government of Indonesia, represented by the Ministry of Finance, Bank Indonesia and the United Nations (UN), represented by the United Nations Development Program (UNDP), established the Cooperation Foundation for the Development of Irian Jaya (The Irian Jaya Joint Development Foundation\/ IJJDF). The foundation is a commitment from the Dutch Government to channel funds through UNDP for the development of Papua.<\/p>\n\n\n\n

The goal is to accelerate Papua’s development, especially in the social and economic fields, with a focus and locus on the people in the villages. The program prepares and empowers the Papuan community to transform from petite group farmers to productive, market-oriented production farmers and meet their consumption.<\/p>\n\n\n\n

The foundation’s mission is carried out in four stages: First, to increase the capacity of the Papuan people to produce in the environment where they live based on natural resources. The results are to meet their consumption, and the excess can be sold to the market; Second, socialization and education of the community in the villages to change the pattern of agriculture from subsistence to a market-oriented economy; third, fostering and empowering the Papuan people to become small farmer entrepreneurs and fishers or people’s economy, through the provision of small loans such as the provision of SME loans in the present and Fourth, providing training to the Papuan people to become progressive-minded farmers or fishers entrepreneurs. It means modern thinking and orientation through market economic activities but does not leave its socio-cultural basis.<\/p>\n\n\n\n

The purpose of the foundation is not ideological. Based on the reality and conditions of the community, especially in the villages. The foundation is fully aware that most Papuan people live in villages. The town becomes the centre of economic activity and production growth so that they earn income. Reality shows that Papua was faced with two conditions of isolation, both physical and non-physical, such as limited infrastructure, transportation, roads, bridges, piers, seaports and airports. Not to mention the lack of electricity, telecommunications, and clean water availability.<\/p>\n\n\n\n

People live scattered. They live in inland\/mountainous areas and the coast and outermost areas. Foundations appear as agents of development and change. The foundation is a pioneer in breaking through isolation to reach villages.<\/p>\n\n\n\n

Examples of cacao and cattle farming projects in Genyem (Jayapura Regency), rabbit farming in Wamena (Jayawijaya), and tapioca factories in Nabire are pilot projects from this foundation that have been passed down since the 1970s. This foundation does substantive things, namely community development and developing individuals in tribal groups for a productive business.<\/p>\n\n\n\n

Pagaras argues this step is an embryo for the formation of clan capitalists who form mental attitudes and change the mindset of society to face modernization and globalization, especially in the socio-economic field. At the same time, the acceleration of development was carried out by the IJJDF, namely “humanizing” the Indigenous Papuans (OAP).<\/p>\n\n\n\n

The meaning of development is not only to increase income but to change people’s perspective from a subsistence economy to a market economy so that the development carried out ultimately raises the dignity, dignity and self-esteem of the Papuan people.<\/p>\n\n\n\n

SUBSTANTIAL CHANGES TO PAPUA OTSUS LAW<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Papua now has a new Special Autonomy Law (Otsus). President Joko Widodo has signed Law Number 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua on July 19, 2021, in Jakarta. Papuans are a new hope as a legal instrument whose goal is to prosper. Previously, the DPR first approved the revision of the Papua Special Autonomy Law in the Plenary Meeting forum at the RI DPR building, Senayan, Jakarta, on July 15, 2021.<\/p>\n\n\n\n

Several new things are included in the revised Papua Special Autonomy Law. Among them is an article which states that the President of the Republic of Indonesia will establish a unique agency for the development of Papua. The agency is chaired directly by the Vice President with members from several cabinet ministers. It is also hoped that there will be representatives of senior Papuan figures who have long experience managing Papua. Pagaras would like to conclude the seven essential points contained in the Papua Special Autonomy Law to be understood by the broader community as follows:<\/p>\n\n\n\n

The first important point in the amendment to the Papua Special Autonomy Law is to accommodate the need for specific arrangements for Papuan Indigenous People in the fields of politics, education, health, employment and the economy and to provide support for the development of indigenous peoples. In politics, for example. This change can be seen in expanding the political role of Papuan Indigenous People in membership in the Regency\/City People’s Representative Council (DPRK). DPRK is new terminology to replace DPRD, initiated in the new Special Autonomy Law.<\/p>\n\n\n\n

In education and health, this Special Autonomy Law has regulated the obligations of the Central Government, Provincial Government, and Regency\/City Governments to allocate education and health budgets for Papuan Indigenous People. So, Papuan people can enjoy education up to higher education level, and the health level of Papuan people will also increase. In the workforce and the economy, Article 38 of the Special Autonomy Law for Papua has emphasized that in carrying out economic activities in Papua, it is obligatory to prioritize Papuans.<\/p>\n\n\n\n

The second important point is the Papuan People’s Assembly (MRP) and the DPRP. The new Papua Special Autonomy Law will provide legal certainty that the MRP and DPRP are domiciled in their respective provincial capitals and explain each institution’s naming. This is to create a common name for the use of government administration.<\/p>\n\n\n\n

The third point is related to local political parties. In this case, it is intended that there are no differences of opinion; this Law adopts the Constitutional Court Decision Number 41\/PUU-XVII\/2019, that as a form of specificity in Papua, the membership of the DPRP and DPRK, apart from being elected, the appointment of the Papuan Indigenous elements is also carried out.<\/p>\n\n\n\n

The fourth point is related to the Special Autonomy Fund. The Papua Special Autonomy issue is not solely about the number of funds. However, the DPR and the Government agree that the Special Autonomy Fund has increased from 2 per cent of the National General Allocation Fund (DAU) to 2.25 per cent. However, this Law has introduced new governance for the use of the Special Autonomy Fund.<\/p>\n\n\n\n

The fifth point, with the presence of a Special Agency for the Acceleration of Papuan Development (BK-P3), the Government realizes that during the 20 years of Otsus Papua, there have been many programs or activities carried out by various ministries\/agencies in Papua that are out of sync and harmony.<\/p>\n\n\n\n

The sixth point is related to the division of provinces in Papua. The region’s expansion in Papua can not only be carried out with the approval of the MRP and the DPRP but the Government and the DPR can also carry it out. The Government and the DPR can also expand the province without going through the regional preparatory stages. This is intended to meet the demands and aspirations of the Papuan people and provide guarantees and space for Papuan Indigenous People in political, governmental, economic and socio-cultural activities.<\/p>\n\n\n\n

The seventh point relates to the implementation regulations of the latest Papua Special Autonomy Law. The revised Papua Special Autonomy Law reflects the realization of the old Special Autonomy Law implementation regulations – which are always late.<\/p>\n\n\n\n

RECOMMENDATION POINTS<\/strong><\/p>\n\n\n\n

For this reason, we, at this moment, convey an appeal to the Government of Indonesia to pay close attention to the following matters:<\/p>\n\n\n\n

First, Pagaras argues that “Leadership” is critical where a “Leader” must be able to educate and guide his people and convince Papuans that they are Indonesian citizens from Papua; they are an integral part of the Indonesian population.<\/p>\n\n\n\n

Second, the Special Autonomy Fund is intended for welfare in Papua and is no longer allowed to be managed without accountability but will be assisted by the Central Government. Data collected by Pagaras shows that in the last 20 years, the total allocation of the Special Autonomy Fund and Infrastructure Transfer Fund from 2002-to 2021 has reached Rp138.65 trillion. This does not include Village Finance, and Fund Transfers (TKDD) from 2005-2021, which reached Rp702.3 trillion, and ministry\/institutional expenditures reached Rp251.29 trillion during 2005-2021.<\/p>\n\n\n\n

Third, Pagaras considers that the report on the use of the Special Autonomy Fund is still limited to providing information on the realization of the use of funds, not providing detailed information regarding how far the outputs are and how effective the results are that the Papuan people can feel.<\/p>\n\n\n\n

Fourth, Pagaras suggested that the Government, regarding the 20-year Master Plan (2021 \u2013 2041) in implementing Otsus, could use the IJJDF experience as a reference so as not to repeat mistakes. Community development and empowerment must be based on starting from and ending in the village as the primary locus of people living and living.<\/p>\n\n\n\n

Fifth, development is carried out with a cultural area approach by taking into account the ecological zones of the Papuan ethnic group by maximizing the potential of natural resources in their environment. The acceleration of development is intended to change the mindset and mode of production from a subsistence economy to a market economy.<\/p>\n\n\n\n

The development and empowerment of the Papuan people are not oriented towards infrastructure, but much more important is “humanizing Papuan people”. Finally, it raises the prestige, dignity and self-esteem of OAP so that they are equal to their countrymen and compatriots – Indonesian.<\/p>\n\n\n\n

Jayapura April 28 2022<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Shalom, Godbless!<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Herdy Ezra Wayoi<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Head of PAGARAS NGO<\/p>\n\n\n\n

Papuan Hardline<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

PENDAHULUAN Pasca pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), Pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diwakili oleh United Nations Development Program (UNDP) mendirikan Yayasan Kerjasama Untuk Pembangunan Irian Jaya (The Irian Jaya Joint Development Foundation\/IJJDF). Yayasan tersebut merupakan komitmen dari Pemerintah Belanda untuk menyalurkan dananya melalui UNDP guna pembangunan Papua Tujuannya …<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":833,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[9,10,45],"tags":[],"class_list":["post-832","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-lokal","category-politik","category-rilis-pers"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pagaras.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/832","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pagaras.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pagaras.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pagaras.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pagaras.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=832"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pagaras.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/832\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":834,"href":"https:\/\/pagaras.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/832\/revisions\/834"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pagaras.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/833"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pagaras.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=832"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pagaras.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=832"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pagaras.org\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=832"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}