Respon PAGARAS Terhadap Pernyataan Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas di PBB Mengenai Papua

Jayapura, 10 Oktober 2024. PAGARAS mencermati pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmas, dalam debat di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28 September 2024, yang menyoroti isu Papua Barat. Dalam pernyataannya, PM Tabimasmas mengkritik intervensi asing di negara-negara Pasifik, termasuk Kaledonia Baru yang tengah mengalami ketegangan.

PM Tabimasmas juga mengungkapkan ketidakpuasan masyarakat adat Kaledonia Baru terhadap pelaksanaan referendum ketiga untuk kemerdekaan dari Prancis. PM Tabimasmas menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah, laut, dan warisan budaya mereka serta mendorong kerja sama dengan Prancis untuk mempersiapkan masa depan politik yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa Kaledonia Baru harus tetap dalam proses dekolonisasi.

Sejalan dengan itu, PM Tabimasmas juga menekankan perlunya penghormatan terhadap hak masyarakat adat di Papua Barat, termasuk hak atas tanah adat dan budaya. Ia mendorong upaya kolaborasi dengan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan memperluas otonomi Papua Barat agar dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan.

Menanggapi pernyataan tersebut, delegasi Indonesia yang diwakili oleh Mariska D. Dhanutiro, Koordinator Politik Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York, menggunakan hak jawab untuk mengklarifikasi posisi Indonesia. Indonesia menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan dan integritas territorial, yang harus dihormati demi membangun hubungan yang konstruktif sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB.

PAGARAS merasa perlu untuk menanggapi pernyataan PM Tabimasmas dengan menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian serius terhadap pembangunan di provinsi-provinsi Papua, selalu mendengarkan aspirasi rakyat yang menginginkan perdamaian dan kesejahteraan.

PAGARAS menyesalkan bahwa pernyataan PM Tabimasmas tampak meragukan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menghormati hak masyarakat adat di Papua serta upaya kolaborasi untuk memajukan masyarakat setempat. Menurut PAGARAS, pernyataan tersebut juga mencerminkan asumsi bahwa Pemerintah Indonesia kurang memberikan kesempatan bagi orang Papua untuk memilih wakil dan pemimpin mereka secara demokratis. Padahal, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang memberikan landasan kuat dan jaminan bahwa hanya orang Papua yang dapat terpilih sebagai pemimpin di wilayah tersebut, disertai dengan pengaturan khusus lainnya.

PAGARAS menambahkan bahwa pendirian Majelis Rakyat Papua dan lembaga perwakilan lainnya adalah bukti nyata dari dukungan yang diberikan kepada masyarakat Papua untuk memastikan adanya representasi politik dan budaya yang selaras dengan adat dan identitas mereka. PAGARAS menyarankan PM Tabimasmas untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat Papua agar dapat melihat bukti konkret dari komitmen Indonesia dalam meningkatkan partisipasi orang Papua dalam pengambilan keputusan.

Pada peringatan dua dekade berlakunya otonomi khusus pada tahun 2021, PAGARAS mencatat bahwa jumlah kursi di parlemen daerah meningkat dari 25 pada tahun 2001 menjadi 60 kursi. Selain itu, keanggotaan Majelis Rakyat Papua juga meningkat dari 93 menjadi 225 kursi pada tahun 2021. PAGARAS menilai bahwa peningkatan ini akan menjamin partisipasi yang lebih langsung dan aktif dari masyarakat Papua dalam pemerintahan dan pembangunan, tidak hanya untuk Papua, tetapi untuk Indonesia secara keseluruhan.

PAGARAS juga mengajak PM Tabimasmas untuk memperhatikan program-program dan inisiatif pemerintah yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam memastikan bahwa masyarakat Papua mendapatkan manfaat dari kemajuan yang dirasakan di seluruh negeri.

Semua provinsi di Papua termasuk dalam delapan provinsi dengan alokasi anggaran tertinggi di Indonesia, yang difokuskan pada pengembangan infrastruktur dan proyek-proyek kesejahteraan sosial, seperti jalan, bandara, pelabuhan, sekolah, dan rumah sakit. Pada saat yang sama, pembangunan manusia menjadi prioritas utama.

PAGARAS mencatat bahwa selama sepuluh tahun terakhir, indeks pembangunan manusia di Papua dan Papua Barat telah meningkat dari 54,45 menjadi 61,39, serta dari 59,60 menjadi 65 untuk Papua Barat, beralih dari kategori rendah ke sedang menurut standar UNDP. Angka kemiskinan juga menunjukkan penurunan yang signifikan dan harapan hidup meningkat dengan pesat.

Sebagai penutup, PAGARAS mengundang PM Tabimasmas untuk melihat komitmen jangka panjang Indonesia terhadap pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya, termasuk masyarakat di semua provinsi Papua, di mana aspirasi mereka untuk perdamaian dan kemajuan dapat terwujud.

Shalom, Tuhan Jaga

Herdy Ezra Wayoi
Ketua LSM PAGARAS
Papua Garis Keras

Download Press Release Here

English Version

Response of PAGARAS to the Statement of Vanuatu Prime Minister
Charlot Salwai Tabimasmas at the UN Regarding Papua
Jayapura, October 10, 2024

PAGARAS has taken note of the statement made by Vanuatu Prime Minister Charlot Salwai Tabimasmas during the debate at the United Nations General Assembly on September 28, 2024, which highlighted the issue of West Papua. In his statement, PM Tabimasmas criticized foreign intervention in Pacific nations, including New Caledonia, which is currently experiencing tensions.

PM Tabimasmas also expressed the dissatisfaction of the indigenous people of New Caledonia regarding the implementation of a third referendum for independence from France. He emphasized the importance of recognizing the rights of indigenous peoples to their lands, seas, and cultural heritage, and encouraged cooperation with France to prepare for a better political future. He asserted that New Caledonia must remain in the process of decolonization.

In line with this, PM Tabimasmas also underscored the need to respect the rights of indigenous peoples in West Papua, including their rights to customary land and culture. He encouraged collaborative efforts with the Indonesian government to address the challenges faced and to expand the autonomy of West Papua to enable more active participation in decision-making.

In response to the statement, the Indonesian delegation, represented by Mariska D. Dhanutiro, Political Coordinator of the Permanent Mission of the Republic of Indonesia to New York, exercised their right to reply to clarify Indonesia’s position. Indonesia reaffirmed its commitment to sovereignty and territorial integrity, which must be respected to build constructive relationships in accordance with the fundamental principles of the UN Charter.

PAGARAS feels it is necessary to respond to PM Tabimasmas’s statement by asserting that the Indonesian government has given serious attention to development in the provinces of Papua, always listening to the aspirations of the people who desire peace and welfare.

PAGARAS regrets that PM Tabimasmas’s statement seemingly casts doubt on the Indonesian government’s seriousness in respecting the rights of indigenous peoples in Papua as well as collaborative efforts to advance local communities. According to PAGARAS, the statement also reflects an assumption that the Indonesian government has provided insufficient opportunities for Papuans to democratically elect their representatives and leaders. In fact, the Indonesian government has issued regulations that provide a strong foundation and guarantee that only Papuans can be elected as leaders in the region, along with other special arrangements.

PAGARAS added that the establishment of the Papua People’s Assembly and other representative institutions is tangible evidence of the support given to the Papuan people to ensure political and cultural representation that aligns with their customs and identity. PAGARAS suggests that PM Tabimasmas engage directly with the Papuan community to see concrete evidence of Indonesia’s commitment to enhancing Papuans’ participation in decision-making.

On the occasion of the two-decade anniversary of the special autonomy in 2021, PAGARAS noted that the number of seats in the regional parliament increased from 25 in 2001 to 60 seats. Additionally, membership in the Papua People’s Assembly also rose from 93 to 225 seats by 2021. PAGARAS assesses that this increase will guarantee more direct and active participation from the Papuan people in governance and development, not only for Papua but for Indonesia as a whole.

PAGARAS also invites PM Tabimasmas to pay attention to the programs and initiatives of the government that reflect Indonesia’s commitment to ensuring the Papuan community benefits from the progress felt across the country.

All provinces in Papua are included among the eight provinces with the highest budget allocation in Indonesia, focused on infrastructure development and social welfare projects, such as roads, airports, seaports, schools, and hospitals. At the same time, human development remains a top priority.

PAGARAS notes that over the past ten years, the human development index in Papua and West Papua has increased from 54.45 to 61.39, and from 59.60 to 65 for West Papua, moving from the low to medium category according to UNDP standards. The poverty rate has also shown a significant decline, and life expectancy has increased rapidly.

In conclusion, PAGARAS invites PM Tabimasmas to observe Indonesia’s long-term commitment to the development and welfare of its people, including those in all provinces of Papua, where their aspirations for peace and progress can be realized.

Shalom, Godbless!

Herdy Ezra Wayoi
Head of PAGARAS NGO
Papuan Hardline